Hidayatullah.com–Sebagian Muslim Iraq merasa, mereka membutuhkan negara terpisah untuk menghindarkan konflik horisontal dengan kelompok Syi’ah yang menguasai Iraq pasca kejatuhan Saddam Hussein. Hal yang sama diinginkan Amjad Abdul Salam, seorang Muslim warga Iraq.
Ketegangan antara Muslim dengan Syi’ah semakin sengit usai Amerika Serikat menarik mundur hampir seluruh pasukannya pada 18 Desember 2011 dari Iraq.
Hanya beberapa jam setelah pasukan Paman Sam mengangkat ransel-ransel mereka, Perdana Menteri Nuri Al Maliki, seorang Syi’ah, mengumumkan perintah penangkapan terhadap wakil presiden Iraq yang merupakan seorang Muslim, dengan tuduhan memimpin pasukan berani mati. Al Maliki juga berusaha memecat wakilnya yang juga seorang Muslim.
Amjad Abdul Salam, penduduk Baghdad yang membuka usaha alat-alat tulis dan kantor, melihat masa depan suram bagi ketiga anak-anaknya.
“Tinggal di Iraq di mana Syi’ah mengontrol kekuasaan dan memegang sebagian besar posisi kunci, sementara kami selalu dipandang sebagai pengikut Saddam, sangatlah sulit,” kata laki-laki berusia 38 tahun itu.
Baca Juga
“Tanpa otonomi, Iraq akan menghantam batu, perang sipil dan krisis politik tanpa akhir tidak bisa dihindari. Ini adalah keadaan yang seharusnya dipahami oleh semua politisi,” kata pria lulusan ekonomi itu, dikutip Reuters (01/01/2012).
Krisis di Iraq yang terbaru ini, dipicu oleh tindakan Al Maliki terhadap Wakil Presiden Tareq Al Hashemi. Apa yang dilakukan Al Maliki menimbulkan perpecahan dalam tubuh koalisi, yang terdiri dari Aliansi Nasional Syi’ah, dan para wakil rakyat dukungan Muslim dari blok Iraqiya dan Kurdi.
Pada 22 Desember 2011, sebuah bom di kawasan Syi’ah meledak. Akibatnya, 72 orang dilaporkan tewas.
Ledakan bom juga terjadi di Kementerian Dalam Negeri. Polisi menduga, hal itu merupakan balasan atas perintah penangkapan yang dikeluarkan Al Maliki atas Al Hashemi.
Ranj Alaaldin dari Certus Intelligence menilai, kemarahan Muslim tidak akan berhenti sampai di situ.
“Ini terutama disebabkan oleh tindakan Al Maliki, yang kelihatan sengaja dirancang khusus untuk menarget komunitas Sunni (Muslim), guna menjauhkan mereka dari dua perwakilan pentingnya di pemerintahan dan dua orang yang kebetulan adalah saingan terbesar Al Maliki di Baghdad,” jelas Alaaldin.
Hashemi dan Wakil Perdana Menteri Saleh Al Mutlaq adalah anggota dari Iraqiya, sebuah blok yang terdiri dari berbagai kelompok dan mendapatkan dukungan kuat dari Muslim dalam pemilihan parlemen tahun 2010.
Namun, blok Iraqiya gagal menjadi mayoritas di parlemen, sehingga memaksa mereka membentuk koalisi dengan Al Maliki, yang menjadi perdana menteri sejak tahun 2006.
Ketidakpuasan atas kepemimpinan Al Maliki merebak luas di wilayah mayoritas Muslim seperti Diyala dan Salahuddin. Mereka menuntut otonomi yang lebih luas, sebuah keinginan yang mendapat dukungan dari para tokoh Muslim. Jurubicara parlemen Usamah Al Nujaifi menyebutnya sebagai hak konstitusi.
Namun Al Maliki berdalih, otonomi yang lebih besar kepada daerah hanya akan menimbulkan pertumpahan darah.
Dari Provinsi Anbar Syeikh Daham Al Esawi berkata, “Cara Maliki berurusan dengan rekannya [dalam pemerintahan] membuka jendela ketegangan sektarian. Al Maliki memanfaatkan media untuk memobilisasi pengikutnya menentang para pemimpin Sunni (Muslim) … Ini tidak benar, ini sama dengan bermain api sambil duduk di dekat tanki bahan bakar.”
Sedangkan Baghdad menilai keluhan-keluhan yang disampaikan Muslim di daerah-daerah akan menjadikan wilayah mereka rentan disusupi oleh kelompok afiliasi Al Qaidah.
“Kami ingin menghapuskan sektarianisme. Jadi saya tanya, mengapa mereka ingin memunculkannya kembali … Semua masalah kami adalah disebabkan oleh perselisihan politik,” kata Um Bilal, seorang warga Muslim pakar pengobatan herbal.
Sejumlah Muslim mengatakan, mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif saat mencari pekerjaan.
“Saat saya melamar pekerjaan, pertanyaan utama yang mereka ajukan adalah apa nama keluarga saya dan di mana saya tinggal,” kata Rasha, seorang lulusan perguruan tinggi berusia 23 tahun yang masih menganggur.
Pertanyaan tentang nama keluarga dan tempat tinggal merupakan cara tidak langsung untuk mengidentifikasi apakah seorang warga Iraq adalah Muslim atau Syi’ah.
“Ketika dulu ayah saya bicara tentang sektarianisme, saya selalu berpikir ia berlebihan … tapi sekarang, saya merasa hal ini akan memburuk, lebih buruk dan semakin buruk. Mereka berpikir kami adalah pendukung (Wakil Presiden) Hashemi, dan karena itu maka kami harus dilenyapkan,” kata wanita yang enggan memberikan nama belakanya itu, karena khawatir dengan keselamatannya.
Ketika Saddam Hussein digantung di Khadimiya pada 30 Desember 2006, setelah berhasil ditangkap pasukan Amerika Serikat yang menyerbu Iraq, menurut laporan media Italia Corriere Della Sera, pemimpin Syi’ah Iraq Muqtada Al Sadr hadir dalam eksekusi itu.
“Saya melihat Al Sadr mengenakan tudung hitam di dalam ruangan itu..,” tulis dua koran Al Riyadh dan Al Watan yang mengutip sejumlah saksi mata.
Sementara CNN (30/12/2006) menulis, seorang saksi, hakim Iraq Munir Hadad, mengatakan bahwa salah seorang eksekutor berkata kepada (Saddam) Hussein bahwa mantan diktator itu telah menghancurkan Iraq, sehingga menimbulkan cekcok yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah yang hadir di ruangan itu. “Saat sebuah tali dilingkarkan ke leher (Saddam) Hussein, salah seorang eksekutor berteriak ‘hidup Muqtada Al Sadr’,” kata Munir Haddad.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
