Hidayatullah.com–Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan Indonesia akan berusaha meningkat kualitas produksi untuk menghadapi gejolak pasar bebas. Menurut lelaki lulusan Harvard University Amerika Serikat ini saat ini terjadi dilema serius dalam mekanisme sistem produksi di Indonesia.
Gita mengambil contoh mengapa Indonesia masih menggantungkan produksi bawang putih dari kekuatan impor. Hal ini karena kebutuhan bawang putih di Indonesia mencapai 400 ribu ton per tahun. Sementara kekuatan produksi petani lokal hanya mampu memproduksi tidak lebih dari 200 ribu ton per tahun.
“Untuk bawang putih saja kita masih butuh impor 300 ribu ton bawang putih per tahun,” jelas Gita dalam kegiatan penandatanganan Kerjasama Peningkatan Edukasi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (29/08/2013) kemarin.
Gita juga memaparkan kondisi dilematis lainnya seperti produksi kedelai. Kebutuhan kedelai di Indonesia menurutnya mencapai 2,5 juta ton per tahun. Sementara produksi nasional hanya mampu mencukupi 700 ton per tahun saja. Untuk menjaga stabilitas harga negara perlu mengimpor 1,8 juta ton per tahun untuk menghindari inflasi di dalam negeri.
“Hal ini juga dampak dari krisis kepercayaan petani terkait kesejahteraan mereka,” jelas Gita menggambarkan betapa rendahnya harga jual kedelai dari petani lokal ke pihak produsen.
Baca Juga
Hadapi Ancaman Inflasi
Untuk mengantisipasi hal tersebu Gita melihat ada dua hal yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.
Pertama melakukan revitalisasi pasar tradisional. Dengan strategi revitalisasi ini, dia mengharapkan bisa memberikan peningkatan kualitas terhadap pasar tradisional.
“Sudah ada 500 revitalisasi pasar tradisional oleh pemerintah dengan dampak peningkatan omset mencapai 400 hingga 500 persen dari setiap unit usaha,” jelasnya lagi.
“Di Indonesia sendiri masih ada 55 juta wira usaha yang harus dibantu,” jelasnya.
Selain revitalisasi, Gita juga berjanji akan mengkontrol keberadaan perusahaan-perusahaan luar negeri di Indonesia. Pembatasan rumah makan luar negeri seperti Mc Donald, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya akan dibatasi untuk berkembang di Indonesia.
“Selebihnya mereka harus mau bekerja sama dengan pengusaha lokal,” tambahnya lagi.
Kebijakan kedua Kementerian Perdagangan adalah melakukan perlindungan konsumen. Gita juga berjanji akan melakukan pembersihan terhadap usaha penipuan dan pemanfaatan pasar yang tidak sehat terhadap konsumen di Indonesia.
Hal ini dikarenakan ditemukannya begitu banyak kasus formalin dan pestisida terhadap penjualan buah-buahan dan sayur-mayur.
“Bayangkan ketika itu semua dikonsumsi oleh keluarga dan anak-anak kita,” tegasnya.
Sejarah terbuka Gita mengakui Kementerian Perdagangan mendapat jatah anggaran APBN sebesar 1,2 Trilyun untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Dr Din Syamsudin menilai terpuruknya pengaruh pengusaha lokal terhadap kekuatan ekonomi nasional tidak terlepas dari kebijakan pemerintah saat ini.
Din menilai kebijakan ekonomi pemerintah terlalu memberikan ruang terbuka kepada pengusaha asing.
Karena itu, Din berharap pada pemerintah jangan lagi membiarkan kapitalisme merajalela di Indonesia.*
