PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap ngotot dan memaksa pemerintah memberikan keringanan membangun pabrik pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi (smelter). Freeport ingin agar mendapatkan dispensasi terkait ekspor konsentrat tambang yang dimilikinya.
Selain itu, Freeport juga minta keringanan untuk ekseport konsentrat tetap dilakukan pada tahun 2014, walaupun UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara sudah menegaskan melarang ekspor bijih mineral pada tahun itu.
Desakan itu disampaikan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Soetjipto, Selasa (22/10/2013).
Mencermati sikap ngotot dan desakan pihak Freeport tersebut, kami menegaskan bahwa:
Pertama, cukup sudah Freeport menjarah dan merampok sumber daya tambang dan mineral Indonesia di Tanah Papua selama 46 tahun sejak tahun 1967.
Kedua, dalam catatan IMES ini bukan yang pertama kali. Sikap ngotot yang sama juga ditujukan Freeport dalam tahap renegosiasi Kontrak Karya. Sikap lembek pemerintah menjadi bulan-bulanan negosiator Freeport.
Ketiga, yang harus dilakukan pemerintah dan rakyat Papua adalah bagaimana kekayaan alam yang dikuasai Freeport saat ini kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia, digunakan sebesar-besar bagi kepentingan nasional, kemaslahatan bangsa. Sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
IMES menggalang dukungan solidaritas yang luas, agar cara-cara korporasi transnasional yang gunakan kekuatan kapital dan sindikasi global untuk mendikte republik seperti yang terjadi selama ini untuk segera dilawan, diakhiri.
IMES juga mengecam sikap lembek pemerintah yang tak berani berhadapan dengan sindikasi korporasi seperti Freeport, Newmont, Vale Indonesia.
Mental terjajah dan terdikte seperti yang ditujukan pemerintah saat ini jadikan republik ini menjadi bangsa kaya sumber daya alam, namun rakyatnya merana di atas kelimpahan.
Jakarta, 23/10/2013
Indonesia Mining And Energy Studies (IMES)
M. Erwin Usman/Direktur Eksekutif
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
