Hidayatullah.com – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mengatakan, penanganan vaksin palsu masih mempunyai celah, salah satunya soal manejemen krisis terutama dalam penyampaian informasi ke publik.
“Persoalan vaksin palsu ini kan sudah berminggu-minggu. Harusnya tensinya bisa semakin turun, tetapi yang terjadi malah semakin tinggi,” ujarnya dalam rilis yang diterima Hidayatullah.com, Selasa (19/07/2016).
Apalagi, sambungnya, orang tua yang anaknya terkena vaksin palsu semakin bingung harus berbuat apa. Fahira menilai, kalau pola komunikasi pemerintah soal vaksin palsu seperti ini terus, dirinya khawatir persoalan ini bisa jadi krisis.
Untuk itu, ia mengungkapkan, harus ada pra kondisi atau persiapan, baik yang sifatnya substantif, teknis, termasuk program komunikasi publik dalam semua kebijakan, tindakan, penyataan, dan program penangangan vaksin palsu.
Terutama, lanjutnya, sebelum nama-nama rumah sakit pengguna vaksin palsu diumumkan ke publik. Seharusnya ada pra kondisi untuk mengomunikasian kebijakan, program, dan aksi yang akan dilakukan Pemerintah untuk anak-anak yang diduga diberi vaksin palsu oleh rumah sakit.
Baca Juga
Pra kondisi ini, kata dia, sangat perlu agar orang tua yang anaknya pernah diimunisasi di rumah sakit tersebut tidak panik dan tahu langkah-langkah yang harus mereka lakukan.
“Kalau ada menajemen krisis, semua kebijakan, tindakan, penyataan, dan program penanganan vaksin palsu termasuk penyampaian informasi kepada publik direncanakan dengan baik dan diantisipasi risikonya seperti apa. Kalau ada pra kondisi, kericuhan di beberapa rumah sakit tidak akan terjadi,” tukas Fahira.
Jangan sampai, tambahnya, persoalan vaksin palsu ini malah melahirkan persoalan-persoalan baru.
“Saya dapat info, IDI melaporkan orang tua anak korban vaksin palsu yang diduga melakukan pemukulan kepada dokter. Inilah kalau tidak ada menajemen krisis, masalah semakin runyam dan melahirkan persoalan-persoalan baru,” imbuh Senator Jakarta ini.
Menurutnya, kekecawaan orang tua yang anaknya diduga diberi vaksin palsu akan semakin bertambah saat rumah sakit yang namanya diumumkan juga tidak mempunyai manejemen krisis dan tidak siap menghadapi tuntutan para orang tua.
“Tuntutan utama para orang tua itu keterbukaaan informasi pasien dengan menerbitkan daftar pasien selama periode 2003-2016 yang mendapatkan vaksinasi di RS tersebut, dan RS tidak siap. Ini yang membuat para orang tua marah,” jelasnya.
“Jika kemarin ada pra kondisi, pasti tidak akan serunyam sekarang. Pemerintah harus paham, semua orang tua pasti panik kalau tahu anaknya diberi vaksin palsu. Makanya harus ada manejemen krisis, bila perlu buat krisis center, bukan bermaksud membuat masyarakat menjadi panik, tetapi sebagai pusat pelayanan dan informasi agar masyarakat tenang,” pungkas Fahira menutup.*
