Oleh: Nurjihan Begum Amir
Hidayatullah.com | DI tengah belum rampungnya perekrutan ASN di tahun 2021 ini, tiba-tiba mencuat kabar PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan digantikan dengan AI (Artificial Intelligence). Dilansir dari detik.com pada Ahad (28/11/2021), Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama mengatakan di masa depan, PNS akan digantikan robot, dengan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
Jika hal tersebut benar-benar terjadi, artinya akan semakin meningkat angka pengangguran di Indonesia. Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang.
Pada faktanya tingkat pengangguran yang tinggi bukan saja karena tidak ada nya daya juang masyarakat untuk memiliki pekerjaan. Namun lapangan pekerjaan pula yang terbatas adanya.
Bahkan masyarakat juga dihadapkan terhadap persaingan dengan tenaga kerja asing. Jika tujuan utamanya adalah efisiensi anggaran, seharusnya anggaran-anggaran yang dikorupsi lah yang harus dituntaskan.
Karena pemberdayaan pekerja menggunakan manusia bukan saja tentang produktivitas, tapi juga tentang perputaran ekonomi agar bisa tersebar di masyarakat. Mengingat jika kita lihat fakta di lapangan, para PNS berasal dari kalangan menengah.
Kebijakan yang diambil pemerintah juga terkesan hanya sekedar ikut-ikutan trend global dan modern tanpa diimbangi dengan kesiapan infrastruktur teknologi digital dan antisipasi penyediaan tenaga kerja bagi masyarakat yang berpotensi menganggur pasca tidak diserapnya melalui perekrutan ASN. Akhirnya makin banyak persoalan baru muncul karena pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren global.
Pemerintah bukanlah perusahaan yang bersifat transaksi jual beli terhadap rakyatnya. Selayaknya pemerintah adalah orang tua yang senantiasa membersamai anak-anaknya agar sejahtera, walaupun harus berkorban dan mengeluarkan modal, bukan sekedar bersandar pada prinsip untung rugi.
Karena itulah yang telah menjadi tanggungjawabnya. Serta kemajuan bangsa juga tidak semestinya diukur dengan sekedar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi yang digunakan. Lalu seperti apa kebijakan seharusnya?
Kesejahteraan Individu akan dicapai ketika distribusi sumber daya di sebuah negara didistribusikan secara merata, bukan diprivatisasi oleh swasta. Oleh karenanya itu akan bisa dicapai ketika sumber daya alam yang dimiliki negara kembali dikelola oleh negara kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Ketenangan dan stabilitas pada rakyat akan tercapai ketika jiwa-jiwa diisi dengan kekuatan spiritualitas yang menunjukkan kedekatan dengan Tuhannya, Allah rabbul alamin. Bukan sekedar pencapaian materi oleh individu semata.
Dan ketinggian peradaban akan dicapai ketika tatanan sosial yang ada diikat dengan perasaan bersaudara karena ikatan aqidah. Semua ini tentunya hanya akan tercapai ketika kita memiliki keinginan untuk menerapkan sistem masyarakat yang sesuai tuntunan ilahi.*
Penulis mahasiswa psikologi, tinggal di Banten
