Sambungan artikel PERTAMA
Oleh: Imam Nawawi
Tesis yang mengatakan pembelaan model pembangunan sosial-evolusioner yang berjangkar dari pengalaman negara-negara Barat nampaknya yang paling terasa dari kuatnya desakan kelompok LGBT dalam memaksakan kehendaknya. Argumen-argumen mereka tidak lepas dari negara-negara yang telah melegalkan LGBT, seperti yang terakhir dilakukan oleh Amerika Serikat.
Dalam konteks seperti ini, fenomena media tidak lagi relevan jika hanya ditinjau dari sisi pengamatan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan politik dan ideologi. Maka, tidak heran jika dunia pertelevisian tanah air sebatas berorientasi pada hiburan yang melenakan dan membodohkan.
Baca Juga
“Kalangan broadcaster berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan tayangan televisi swasta yang terus meningkat. Orientasi mereka adalah memproduksi secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Pada titik ini, jangan berharap banyak tentang kreativitas. Yang kita saksikan di layar televisi notabene adalah tayangan sinetron, komedi dan lain-lain yang serba seragam, standar, dengan kualitas yang compang-camping” (Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran, halaman: 69).
Bagaimanapun, keberadaan KPI sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen bangsa guna terpenuhinya hak edukatif seluruh rakyat Indonesia dalam peran sertanya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sejauh ini, KPI juga masih banyak manfaatnya –khususnya menjadi penjaga gawang—tayangan keluarga yang sehat dan melindungi anak Indonesia.
Karena itu, tekanan pada lembaga ini bisa sebagai bentuk usaha agar lembaga ini lemah dan tunduk pada industri media yang boleh jadi saat ini sedang bersatu-padu dan memiliki kepentingan sama dengan ideologi liberal (asing).
Terhadap segenap pihak yang berkeras kepala membela kebathilan dan nalar sehat, seperti halnya melawan ‘para keluarga Indonesia’ yang masih menginginkan hidup waras dan normal. Maka, tak ada salahnya ‘para keluarga Indonesia’ bangkit melawannya! Wallahu a’lam.*
Pemimpin Redaksi Majalah MULIA
