Hidayatullah.com—Perilaku oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang pamer kemewahan dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Aksi sepertu itu sangat melukai masyarakat, situasi sulitnya ekonomi saat ini.
“Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” kata Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati dalam pernyataan tertulis baru-baru ini.
Menurutnya, seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Menurutnya, sudah seharusnya sebagai seorang pejabat publik menyadari, ruang publiknya makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil.
“Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI yang juga politisi Fraksi PKS ini.
Anis juga menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun. Hal itu menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh.
“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah pelat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN. Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi menggerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik,” tegasnya.
Anis menyebut sebelum terjadinya peristiwa yang viral belakangan ini, masyarakat seringkali mempertanyakan integritas aparatur pajak. Dampak dari beberapa kasus korupsi yang menjerat para pejabat pajak.
“Seharusnya, Kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal menyeluruh kepada seluruh anggotanya,” tutupnya.*
