Hidayatullah.com — Masih maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di beberapa daerah Indonesia disebabkan permasalahan yang kompleks. Karenanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta mengajak seluruh pihak terkait untuk bersinergi dan menghukum para pelaku dengan hukuman berat.
“Untuk itu, dalam upaya memberantas TPPO dari hulu sampai hilir di Indonesia diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait,” kata Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Prof Deding Ishak dalam keterangannya, Ahad (10/06/2023).
Menurut Prof Ishak, pemberantasan kejahatan kemanusiaan seperti TPPO harus dengan sinergi dan harmonisasi mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga pemerintah daerah dan pusat.
“Penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi yang sinergis antara Kementerian PPPA, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung serta instansi dan lembaga terkait termasuk MUI harus ditingkatkan,” lanjutnya.
Persoalan perdagangan manusia, menurut Ishak, juga harus dilihat dari akar masalahnya yaitu kesulitan ekonomi dan rendahnya pendidikan di daerah sumber perdagangan.
Baca Juga
Oleh karena itu, lanjutnya, MUI mendorong agar semua pihak untuk mengatasi persoalan tersebut dengan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah korban tindak kejahatan TPPO yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
“Juga pihak kepolisian dengan berbagai upaya mampu membongkar mafia TPPO. Serta pihak pengadilan juga agar memvonis para pelaku TPPO dengan hukuman yang berat, sehingga ada efek jera TPPO adalah kejahatan kemanusiaan,” tandas Prof Ishak.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk membentuk satgas khusus TPPO.
Sementara itu, dikutip dari Antara Mahfud MD menyatakan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Nusa Tenggara Timur sudah bisa dikatakan darurat.
“Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari 2020, 2021 hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” katanya di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhir Mei lalu.*
