Hidayatullah.com—Setidaknya 200 remaja menandatangani surat bersama yang menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan dinas militer ‘Israel’. Upaya tersebut dilakukan sebagai protes terhadap perombakan sistem peradilan ‘Israel’ dan kontrol berkepanjangan rezim apartheid di Tepi Barat.
Setidaknya dua ratus remaja sejauh ini telah menandatangani surat bersama tersebut, menurut berita Channel 13.
“Kami akan mengambil alih Gimnasium Ibrani Herzliya untuk mengungkap surat tersebut secara gila-gilaan dan kami juga akan mengajarkan segala sesuatu yang Yoav Kisch tidak ingin kami ketahui,” kata pernyataan itu, mengacu pada menteri pendidikan.
Para remaja tersebut mengatakan bahwa mereka juga akan mengadakan “kelas alternatif tentang demokrasi dan perlawanan yang sebenarnya,” dengan pembicara utama yang mencakup para aktivis, kelompok pemuda komunis dan perwakilan dari beberapa organisasi advokasi yang terlibat dalam perubahan iklim, hak-hak transgender dan mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat.
“Dalam beberapa minggu terakhir kami memutuskan bahwa kami harus melakukan sesuatu,” kata Tal Mitnick, salah satu penyelenggara inisiatif “pemuda melawan kediktatoran” dalam sebuah pernyataan rekaman video.
Baca Juga
“Kita harus menghentikan perombakan hukum dan kita harus berhenti mengambil bagian dalam militer yang melayani permukiman dan pendudukan,” kata remaja berusia 17 tahun itu.
“Kami memutuskan untuk menggunakan kekuatan kami, sebagai orang yang ditunjuk untuk dinas militer, untuk memprotes dan mengatakan kami tidak akan melaksanakan wajib militer,” seperti dikutip oleh Times of Israel.
Ada banyak kasus di masa lalu dimana sekelompok kecil siswa kelas 12 menolak untuk bertugas di Pasukan Pertahanan Israel untuk memprotes kebijakan negara tersebut terhadap orang-orang Palestina.
‘Israel’ mengizinkan pengecualian wajib militer karena sejumlah alasan, termasuk masalah kesehatan mental dan medis serta keberatan agama, dan bagi warga Arab ‘Israel’, namun tidak bagi mereka yang menolak wajib militer karena alasan hati nurani. Penolakan untuk mengabdi adalah salah satu masalah paling memecah belah di negeri penjajah itu.
Surat yang menyerukan perombakan peradilan – upaya pemerintah untuk melemahkan sistem peradilan – muncul di tengah protes massal dan peringatan dari ribuan tentara cadangan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan tugas sukarela, dengan tuduhan bahwa rencana pemerintah penjajah untuk melemahkan sistem peradilan akan membuat Israel menjadi negara yang tidak demokratis.
Beberapa anggota pasukan cadangan telah mengambil tindakan terhadap ancaman ini setelah koalisi bulan lalu mengesahkan apa yang disebut sebagai undang-undang kewajaran yang membatasi kewenangan pengadilan untuk memeriksa tindakan pemerintah.
Sejauh ini belum ada angka resmi mengenai berapa banyak tentara cadangan yang tidak hadir dalam tugas.
Komandan tertinggi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan telah memperingatkan bahwa aksi protes pasukan cadangan semakin berdampak negatif pada persiapan militer negeri zionis itu.
Masalah ini juga menuai kritik dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seorang anggota parlemen dan pendukung setia pemerintahan agama sayap kanan.
Koalisi Netanyahu menolak protes kelompok cadangan dan menyebutnya sebagai bentuk pemerasan politik yang berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya oleh militer. Beberapa anggota parlemen koalisi berpendapat bahwa protes tersebut sama saja dengan upaya kudeta militer.*
