Pemerintah Afghanistan Kembali Umumkan Tidak Pernah Larang Pendidikan Anak Perempuan

Hidayatullah.com— Imarah Islam Afghanistan, sebutan pemerintah baru Afghanistan kembali menyampaikan pihaknya tidak pernah melarang pendidikan anak perempuan. Hal ini disampaikan Wakil Perdana Menteri Mawlavi Abdul Kabir dalam pertemuan dengan dewan asosiasi universitas swasta mengatakan, pihaknya hanya melakukan penundaan sementara, demikian dikutip media lokal, bakhtarnews.

Dalm pertemuan itu, perwakilan universitas swasta menganggap penguatan sistem Islam yang sebenarnya juga merupakan keinginan warga Afghanistan. Mereka mengatakan siap untuk kerjasama untuk melakukan penguatan sistem Islam di negara tersebut, demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan Istana Kepresidenan Imarah Islam Afghanistan (Arg).

Perwakilan universitas swasta mengaku telah berinvestasi di sektor pendidikan tinggi di masa genting demi literasi masyarakat dan kemajuan negara. Mereka juga menuntut pembukaan kembali gerbang sekolah dan universitas untuk anak perempuan dan berbagi saran dan nasihat mereka tentang masalah tersebut, menambahkan bahwa Afghanistan perlu mandiri di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, kata Kabir, Afghanistan dan Imarah Islam adalah rumah bersama semua warga Afghanistan, dan setiap warga Afghanistan memiliki hak untuk memberikan pendapat dan saran. Dia mengatakan bahwa Imarah Islam tidak menentang pendidikan anak perempuan dan berusaha untuk mengakhiri penundaan itu secepat mungkin.

Afghanistan membutuhkan kader yang berkomitmen di berbagai sektor dan yakin bahwa permintaan dan saran mereka akan diukur, katanya.

Sebelumnya, hari Ahad (25/12/2022) penjabat Kementerian Pendidikan Tinggi Imarah Islam Afghanistan telah bertemu dengan beberapa pejabat perguruan tinggi, membahas isu larangan pendidikan anak perempuan. Mereka membahas peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan menyampaikan masalah dan saran mereka.

“Kementerian dan Imarah Islam Afghanistan tidak menentang pendidikan pemuda di negara ini, tetapi percaya pada peningkatan dan pengembangannya dalam terang arahan agama dan nilai-nilai nasional negara tersebut,” ujar Menteri Pendidikan, Mawlavi Nada Mohammad Nadim.

Nadim, menunjuk pada keputusan baru-baru ini yang mengindahkan lembaga pendidikan. “Keputusan baru-baru ini tidak mengatakan apa pun yang menentang pendidikan anak perempuan,” tambahnya.

Dia meminta para pejabat lembaga pendidikan negara untuk merevisi diri sesuai dengan aturan administrasi Imarah Islam dan prinsip hukum Kementerian Pendidikan Tinggi. Nadim juga berjanji untuk mengatasi masalah utama perguruan tinggi swasta, mengatakan bahwa komisi bersama harus dibentuk oleh perwakilan dari lembaga ini dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengatasi masalah sektor pendidikan tinggi swasta.

Alasan menunda

Mohammad Nadim mengatakan bahwa sejumlah reformasi yang direncanakan Imarah Islam Afghanistan tidak diterapkan pada sektor pendidikan tinggi selama 16 bulan terakhir. Kepada RTA, Nadim memaparkan empat alasan ditutupnya sementara perguruan tinggi bagi para mahasiswi.

Dia mengatakan keberadaan perempuan di asrama dan kedatangan mereka dari provinsi lain tanpa pendamping laki-laki, kurangnya pengawasan jilbab, kelanjutan co-edukasi, dan adanya beberapa fakultas yang dianggap kurang tepat untuk anak perempuan karena dinilai bertentangan dengan “syariat dan kebanggaan Afghanistan.”

“Kurikulum saat ini setidaknya ada 160 bidang. Ada beberapa bidang yang kontras dengan martabat dan kebanggaan perempuan dan budaya Afghanistan. Jurusan teknik dan pertanian adalah bagian di antaranya,” kata Nadim.

Mengecam Barat

Dia menjelaskan Imarah Islam Afghanistan tetap berkomitmen terhadap hak-hak perempuan dalam urusan pendidikan berdasarkan hukum syariah. “Ini adalah tanggung jawab (Imarah Islam) untuk memberikan hak kepada setiap orang,” katanya.

Menanggapi berbagai reaksi terkait penghentian pendidikan tinggi bagi perempuan, Nadim mengatakan masyarakat internasional tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan. “Kami meminta mereka untuk tidak mencampuri urusan internal kami. Di satu sisi, mereka menyerukan untuk memastikan hak-hak saudara perempuan kita, sementara di sisi lain, mereka memberlakukan pembatasan terhadap umat Islam di negara ini,” kata Nadim.

Pada hari Selasa, Kementerian Pendidikan Tinggi dalam sebuah pernyataan memerintahkan institusi publik dan swasta untuk menangguhkan kelas untuk siswa perempuan hingga pengumuman berikutnya.*

---

Zaman Revolusi Media | Media lemah, da’wah lemah, ummat ikut lemah. Media kuat, da’wah kuat dan ummat ikut kuat
Langkah Nyata | Waqafkan sebagian harta kita untuk media, demi menjernihkan akal dan hati manusia
Yuk Ikut.. Waqaf Dakwah Media
Rekening Waqaf Media Hidayatullah:
BCA 128072.0000 Yayasan Baitul Maal Hidayatullah
BSI (Kode 451) 717.8181.879 Dompet Dakwah Media