Hidayatullah.com—Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Suko Widodo menyatakan kemunculan politik dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik.
“Fenomena ini menghambat konsolidasi demokrasi sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang memperjuangkan pluralisme politik atau aspira rakyat yang beragam, ” demikian ujar Suko Widodo.
Akibat fenomena politik dinasti ini, hanya sekelompok atau segelintir orang yang menguasai rekrutmen politik melalui oligarki. Padahal, Indonesia merupakan negara demokrasi.
Sebagai negara demokrasi, kata Suko, dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum, baik dipilih maupun memilih.
Suko juga mengulas tentang dampak politik dinasti terhadap kemandirian anggota parlemen. Dalam hal ini, ada potensi bahwa pengambilan keputusan menjadi lebih fokus pada kepentingan keluarga dari pada masyarakat umum.
Baca Juga
“Afinitas yang kuat terhadap keluarga bisa mereduksi independensi para anggota parlemen dalam mengambil keputusan,” ujar Suko yang merupakan dosen mata kuliah Komunikasi Politik di FISIP UNAIR.
Menurut Suko, penting bagi masyarakat untuk melihat potensi adanya vested interest atau tarikan kepentingan dalam politik dinasti. “Di mana kepentingan pribadi keluarga bisa mengalahkan kepentingan publik,” ujarnya.
Tidak Mewakili Masyarakat
Menurut Suko, politik dinasti mungkin mempengaruhi kualitasnya. Sebaba= adanya politik dinasti dapat merugikan kualitas representasi.
“Sebab, calon yang ada mungkin lebih berdasar pada pertalian keluarga ketimbang kemampuan dan pengalaman,” ujarnya, menambahkan, hal ini berisiko menghasilkan pemimpin yang tidak mewakili dengan baik beragam aspirasi masyarakat.
Suko menilai perlunya tindakan preventif dalam merespons dampak politik dinasti. Langkah-langkah ini mampu membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan menyadari dampak pilihan politik.
Saat menghadapi persiapan menuju pemilu 2024, isu ini muncul sebagai topik yang tidak bisa diabaikan. Pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berintegritas, untuk memastikan bahwa proses politik berjalan dengan adil dan mendukung kemajuan masyarakat. “Transparansi mengenai latar belakang calon serta peran kuat media independen dalam menyediakan informasi objektif sangatlah penting,” jelasnya dikutip laman resmi unair.*
