Hidayatullah.com– Partai-partai oposisi Inggris mengkritik Menteri Kepolisian Chris Philp karena tampak kebingungan bahwa Rwanda dan Kongo merupakan dua negara Afrika yang berbeda, ketika menghadiri acara tanya jawab langsung BBC Question Time yang disiarkan seantero negeri.
Dalam acara itu ada seorang penonton di studio asal Republik Demokratik Kongo yang mempertanyakan kebijakan baru pemerintah Inggris yang akan mendeportasi atau membuang sebagian migran asing ke Rwanda.
RUU pembuangan migran asing ilegal ke Rwanda sah menjadi UU pada hari Kamis (25/4/2024). UU menyebutkan bahwa siapa saja pencari suaka yang memasuki Inggris secara “ilegal” setelah 1 Januari 2022 dari negara asal yang aman, terancam dikirim dengan penerbangan sekali jalan ke Rwanda.
Salah satu pria di kursi penonton menyoroti adanya konflik bersenjata antara Rwanda dan negara tetangganya Kongo dan sejarah panjang mereka yang kerap bermusuhan.
Pria asal Kongo itu bertanya, “Apabila anggota keluarga saya berasal dari Goma (sebuah kota di RD Kongo dekat perbatasan dengan Rwanda) bermigrasi sekarang, apakah mereka akan dikirim balik ke negara yang saling berperang – Rwanda?”
“Apakah hal itu masuk akal menurut Anda?” imbuhnya.
Philp mulai tampak kebingungan tetapi kemudian menjawab, “Tidak, menurut saya ada pengecualian bagi orang Rwanda dikirim ke Rwanda.”
Setelah si penanya menegaskan bahwa keluarganya bukan “berasal dari Rwanda”, Menteri Kepolisian itu kebingungan tentang geografi negara-negara di Afrika. “Well, maksud saya, Rwanda adalah negara yang berbeda dengan Kongo, bukan?”
“Itu negara yang berbeda?” imbuh Philp, yang tampak sangat kebingungan.
Kata-kata dan gerak tubuh Menteri Kepolisian Inggris yang kebingungan itu kontan mengundang suara tawa keras dari sebagian hadirin. (Lihat video di bawah)
Menteri bayangan bidang kesehatan dari Partai Buruh Wes Streeting, yang hadir dalam acara itu memperlihatkan ekspresi keheranan bukan kepalang, dengan ekspresi seolah mengatakan bagaimana bisa seorang menteri kepolisian yang bertugas menangkapi migran ilegal dan mendeportasinya ke negara Afrika tidak memahami geografi negara tujuannya.
Sadar dengan sikapnya yang tidak semestinya, Philp langsung melanjutkan penjelasan dengan berkata, “Terdapat klausul di dalam legislasi itu yang menyebut bajwa apabila seseorang akan menderita, saya kira kalimatnya berbunyi ‘serious and irreversible harm’ karena dikirim ke tempat lain, maka dia tidak akan dikirim.”
“Jadi ada mekanisme keselamatan yang dibuat di dalam undang-undang itu,” imbuhnya, masih dengan nada canggung.
Menteri bayangan urusan keimigrasian dari Partai Buruh Stephen Kinnock menyindir UU itu dan Menteri Kepolisian Philp dengan mengatakan pemerintah Inggris mengirimkan dana £576 juta ke sebuah negara “yang bahkan tidak dapat ditunjukkannya di peta”.
Politisi dari Liberal Demokrat Sarah Olney mengatakan, hal tersebut menunjukkan pemerintahan Inggris yang sekarang bukan pemerintahan yang serius, lansir BBC Jumat (26/4/2024).
Seorang sekutu politik Philp berusaha membela marwah Menteri Kepolisian Inggris itu dengan mengatakan bahwa pernyataannya terkait dengan Rwanda dan Kongo adalah negara berbeda merupakan pernyataan retorika, bukan pertanyaan sesungguhnya, karena dia sedang berusaha memperjelas apa yang ditanyakan kepadanya.
Pada tahun 2022 ketika didekati London supaya Rwanda bersedia menerima migran yang dibuang dari Inggris, Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent Biruta mengatakan bahwa pemerintah lebih memilih untuk tidak menerima orang-orang dari negara tetangga seperti RD Kongo, Burundi, Uganda atau Tanzania.*
