Hidayatullah.com– Pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus mengatakan negaranya dapat menggelar pemilihan umum pada akhir 2025 atau awal 2026, tetapi menegaskan reformasi elektoral harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemilu digelar.
Pemenang anugerah Nobel berusia 84 tahun itu mengatakan penuntasan reformasi elektoral nantinya yang akan menentukan kapan pemilu bisa dilaksanakan.
“Apabila ada konsensus politik dan daftar pemilih tersedia secara akurat dengan hanya sedikit reformasi, mungkin pemilu bisa digelar pada akhir 2025,” kata Yunus dalam pidato yang ditayangkan di layar televisi, seperti dilansir DW hari Senin (16/12/2024).
“Apabila reformasi tambahan diperlukan, dan menunggu tercapainya konsensus nasional, maka mungkin akan memerlukan tambahan waktu sedikitnya enam bulan lagi,” imbuh Yunus, saat menyampaikan pidato berkenaan dengan peringatan ke-53 tahun lepasnya Bangladesh dari Pakistan.
Menyusul kejatuhan PM Sheikh Hasina akibat desakan rakyat yang menuntutnya mundur pada bulan Agustus, Muhammad Yunus didapuk untuk memimpin pemerintahan sementara.
Baca Juga
Hasina dan partainya Liga Awami menghadapi tuduhan kecurangan pemilu dan penindasan terhadap kalangan oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Ratusan orang tewas dalam beberapa pekan menjelang penggulingan Hasina, sebagian besar akibat tembakan polisi. Pembunuhan balasan setelah kejatuhannya mengakibatkan banyak korban tewas lainnya.
Surat perintah penangkapan untuk Hasina sudah dikeluarkan.
Pemerintahan Yunus berupaya melakukan reformasi untuk memulihkan lembaga-lembaga demokrasi dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran di masa lalu.
Pekerjaan Yunus tidak mudah. Dia harus mengurus negara berpenduduk 173 juta orang di saat ketegangan agama meningkat, dengan minoritas Hindu mengklaim sebagai korban penindasan yang kejam di bawah pemerintahan sementara.
Dari pengasingannya di India Sheikh Hasina berusaha membuat suasana semakin keruh. Dia mengeluarkan pernyataan yang berisi tuduhan bahwa pemimpin sementara Bangladesh saat ini gagal melindungi umat Hindu dan kelompok minoritas lainnya.*
