Hidayatullah.com – Sekelompok pakar hukum Spanyol mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Benjamin Netanyahu dan memutuskan hubungan diplomatik dengan ‘Israel’ atas kejahatan perang di Gaza.
Tergabung dalam organisasi non-pemerintah bernama Jurist for Palestina, ratusan hakim, jaksa dan pengacara menyerahkan petisi berisi 1.200 tanda tangan ke parlemen yang mendesak agar Perdana Menteri Pedro Sánchez menjatuhkan sanksi dan embargo senjata total terhadap ‘Israel’.
Berbicara di luar Kongres Spanyol di Madrid pada hari Selasa, juru bicara Hakim Pilar Barrado mengatakan bahwa genosida Israel di Gaza dan pelanggaran hukum internasional telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditolerir.
“Hak asasi manusia bersifat universal,” katanya kepada para wartawan. “Kita tidak bisa menerima dunia di mana beberapa orang diizinkan untuk membantai orang lain tanpa hukuman.”
‘Kami tidak ingin terlibat dalam genosida’
Barrado meminta Sanchez untuk menghormati Pasal 93 Konstitusi Spanyol, yang mengamanatkan kepatuhan terhadap perjanjian dan resolusi internasional.
Para ahli hukum tersebut juga mendesak Kongres Spanyol untuk mengambil langkah-langkah yang selaras dengan resolusi PBB dan mematuhi surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Dalam sebuah manifesto yang disampaikan kepada para anggota partai, para ahli hukum menuntut pemerintah untuk mengakhiri perjanjian perdagangan yang melanggengkan pendudukan Israel atas tanah Palestina, menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi, dan memberlakukan embargo senjata.
Jurist for Palestine juga mendesak pemutusan hubungan diplomatik di tengah berlangsungnya genosida di Gaza.
“Kami tidak ingin Spanyol terlibat dalam genosida ini,” kata juru bicara tersebut merujuk pada pembantaian ‘Israel’ di Gaza yang menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina sejak Oktober 2023.
Barrado juga memperingatkan pemerintah Spanyol untuk mematuhi hukum internasional dan mengizinkan masuknya pengungsi Palestina yang mengajukan suaka tanpa dilarang masuk.
Pada tahun 2021, sekelompok 39 pengungsi Palestina tertahan di bandara Barcelona setelah ditolak masuk ke Spanyol, setelah menghabiskan lima hari dalam ketidakpastian suaka, hanya 29 orang yang permohonannya disetujui.
Mengomentari keputusan kontroversial tersebut, ahli hukum itu menambahkan: “Orang-orang Palestina harus memiliki akses ke sistem perlindungan internasional dengan cara yang sama seperti yang dimiliki oleh warga negara Venezuela dan Ukraina.”
Tuntutan tersebut mendapat dukungan dari partai-partai koalisi sayap kiri, termasuk Podemos, Partai Kiri Republik Catalonia (ERC), dan Sumar.*
