Pemimpin Baru Suriah Lakukan Kunjungan Diplomatik Pertamanya

Hidayatullah.com—Ahmad Al-Sharaa, pemimpin pemerintahan baru Suriah, akna melakukan kunjungan internasional pertamanya ke Turki, menurut laporan dari Daily Sabah.

Meskipun Turki maupun Suriah belum secara resmi mengomentari kunjungan tersebut, Al-Sharaa diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk membahas isu-isu utama, termasuk Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Presiden Erdogan telah menjanjikan dukungan untuk pemerintahan baru Suriah dalam upayanya untuk membangun struktur negara dan menyusun konstitusi baru saat negara tersebut berupaya pulih setelah lebih dari 13 tahun perang.

Setelah rezim Assad runtuh, Turki menjadi salah satu negara pertama yang menjalin kontak langsung dengan pemerintahan baru Suriah. Ibrahim Kalin, kepala Organisasi Intelijen Nasional (MIT) Turki, merupakan pejabat senior pertama yang mengunjungi Damaskus.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan juga mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan otoritas Suriah.

Pilihan Al-Sharaa atas Türkiye untuk kunjungan resmi luar negeri pertamanya menyoroti kemitraan strategis antara Ankara dan Damaskus

Negara Teluk

Pemimpin baru Suriah dan perdana menteri Lebanon hari Selasa membahas hubungan yang lebih kuat selama kunjungan pertama oleh kepala pemerintahan Lebanon ke Damaskus sejak perang saudara 2011.

Kunjungan Perdana Menteri Libanon Najib Mikati dilakukan setelah kelompok pejuang oposisi merebut Damaskus pada bulan Desember tahun lalu, mengakhiri kekuasaan rezim Bashar al-Assad.

Pemerintah Lebanon sebelumnya menolak mengunjungi Suriah karena ketegangan di negara itu menyusul dukungan Hizbullah terhadap Bashar selama konflik.

Pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, telah menyatakan komitmennya untuk memulai babak baru dalam hubungan kedua negara, beberapa hari setelah Lebanon yang dilanda krisis akhirnya dapat memilih presiden minggu ini, setelah dua tahun mengalami kebuntuan.

“Akan ada hubungan strategis jangka panjang antara kami dan Lebanon. Kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama yang besar.

“Inilah saatnya memberi kesempatan kepada rakyat Suriah dan Lebanon untuk membangun hubungan yang positif,” katanya, seraya berharap bahwa Presiden Lebanon yang baru, Joseph Aoun, akan membawa era stabilitas ke negara tersebut.

Menurut Ahmed, era baru Suriah akan tetap netral atau tidak memihak pihak mana pun di Lebanon dan ia juga meyakinkan akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui perundingan dan dialog.

Di pihak Lebanon, Mikati menginginkan hubungan antara kedua negara didasarkan pada rasa saling menghormati, kesetaraan, dan kedaulatan.

Pihak berwenang baru di Suriah mengatakan Ahmed juga menelepon Joseph kemarin untuk memberi ucapan selamat.

Ada sekitar dua juta pengungsi Suriah yang menurut Lebanon telah mencari perlindungan di negara itu sejak perang Suriah dimulai.“Kembalinya mereka ke Suriah sekarang menjadi ‘masalah mendesak bagi kepentingan kedua negara’, kata Mikati.

Mikati juga menyatakan bahwa prioritas lainnya adalah ‘menentukan batas darat dan laut antara Lebanon dan Suriah’, sambil menyerukan pembentukan komite gabungan untuk membahas masalah tersebut.

Lebanon berharap untuk menetapkan batas laut guna memulai upaya eksplorasi gas lepas pantai setelah mencapai kesepakatan serupa dengan ‘Israel’pada tahun 2022.

Perdana Menteri Lebanon mengatakan kedua pihak menekankan perlunya ‘kontrol penuh terhadap perbatasan darat, terutama di titik perbatasan ilegal, untuk mengekang penyelundupan’.

Suriah berbagi perbatasan sepanjang 330 kilometer (km) dengan Lebanon, tanpa penanda resmi di beberapa area, sehingga rentan terhadap penyelundupan.  

Dana bantuan kemanusiaan

Sementara itu, Menteri Pembangunan Internasional Ahmed Hussen dan anggota parlemen Omar Alghabra telah melakukan kunjungan delegasi Kanada pertama ke wilayah perbatasan Turki dan Suriah sejak jatuhnya rezim Bashar Assad di Suriah.

Selama kunjungannya, Hussen mengumumkan $ 17,25 juta dana untuk bantuan kemanusiaan termasuk air bersih dan makanan, layanan perlindungan, sanitasi dan layanan kesehatan.

Pasangan ini juga pergi ke Qatar di mana mereka bertemu dengan menteri negara itu untuk kerja sama internasional untuk membahas peran mereka dalam membantu Suriah.

Di Arab Saudi, mereka bertemu dengan menteri luar negeri untuk urusan luar negeri dan sekretaris jenderal Dewan Kerjasama Teluk untuk membahas “tujuan bersama untuk perdamaian dan keamanan regional.”

Menurut PBB ada lebih setengah juta orang meninggal dalam konflik Suriah yang dimulai pada tahun 2011.

Hussen mengatakan Kanada berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Suriah dan orang-orang di negara-negara tetangga, dan bahwa pemerintahnya akan terus berupaya untuk mengatasi dampak konflik.

Alghabra menyebutnya sebagai “momen penting bagi Suriah, kawasan dan dunia,” menambahkan bahwa setelah konflik beberapa dekade, Suriah memiliki kesempatan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan sejahtera.*