Hidayatullah.com– Tidak ada delegasi pemerintah Israel yang akan diundang ke sebuah pameran pertahanan global di London bulan depan disebabkan perang Gaza, kata Inggris.
“Keputusan pemerintah Israel untuk lebih meningkatkan operasi militernya di Gaza adalah salah,” kata seorang juru bicara pemerintah Inggris. “Sebagai akibatnya, kami dapat mengkonfirmasi bahwa tidak ada delegasi pemerintah Israel yang akan diundang untuk menghadiri DSEI UK 2025.”
“Harus ada solusi diplomatik untuk mengakhiri perang ini sekarang, dengan gencatan senjata segera, pengembalian para tawanan dan peningkatan bantuan kemanusian untuk orang-orang di Gaza,” kata juru bicara pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan hari Jumat (29/8/2025) seperti dilansir BBC.
Individu dari perusahaan-perusahaan pertahanan Israel masih diperbolehkan untuk menghadiri pameran dagang itu, yang akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 12 September.
DSEI merupakan pameran dagang alat pertahanan unggulan Inggris, yang digelar di Docklands London setiap dua tahun sekali dengan peserta ratusan perusahaan pertahanan dari seluruh dunia yang memamerkan teknologi dan perangkat keras militer produksi mereka.
Pameran itu disokongioleh pemerintah Inggris, yang juga mengundang para pejabat asing untuk datang.
DSEI merupakan peluang untuk memamerkan industri pertahanan sebuah negara, sehingga pemerintah-pemerintah dapat mendongkrak industri mereka, meskipun kebanyakan industri itu dikelola oleh perusahaan swasta.
Kementerian Pertahanan Israel mengatakan keputusan pemerintah Inggris dalam acara tahun ini dibuat berdasarkan pertimbangan politik yang sama sekali tidak layak bagi sebuah pameran industri pertahanan profesional.
Namun, kementerian itu mengatakan perusahaan-perusahaan Israel yang akan berpartisipasi dalam pameran itu akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Tel Aviv.
Sementara itu kelompok-kelompok aktivis sudah berencana untuk melakukan aksi protes di DSEI tahun ini.
Campaign Against Arms Trade (CAAT) mengatakan sementara pihaknya menyambut baik keputusan pemerintah Inggris tersebut, tetapi menilai keputusan itu sebagai tindakan “pengecut dan sekedar simbolis”. Oleh karena sejatinya “bukan pemerintah Inggris yang memutuskan untuk menarik paviliun negara Israel dari pameran itu, melainkan pemerintah Israel,” kata Emily Apple, koordinator media CAAT, seraya menambahkan bahwa Inggris masih menerima keiikutsertaan perusahaan-perusahaan pertahanan Israel seperti Elbit.
“Pemerintahan ini berpura-pura seakan mengambil tindakan, padahal sejatinya mereka mengamankan keuntungan dari para dealer senjata,” tegas Apple.
Politisi oposisi dari Liberal Demokrat juga mengkritik kebijakan pemerintah Inggris tersebut.
Helen Maguire, juru bicara pertahanan Partai Liberal Demokrat, mengatakan pemerintah berlagak bodoh jika meyakini kebijakan itu setara dengan larangan ekspor senjata ke Israel.
“Apapun yang kurang dari itu [larangan ekspor senjata] merupakan penyimpangan dari kewajiban pemerintahan ini untuk mengakhiri bencana kemanusian di Gaza,” kata Apple.
Setelah Partai Buruh menguasai pemerintahan tahun lalu, mereka sudah menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel, tetapi itu tidak termasuk penjualan suku cadangn pesawat F-35, yang mana pemerintah Inggris beralasan pihaknya tidak dapat mencegah Israel dari memperoleh suku cadang itu karena produknya diekspor ke berbagai penjuru dunia.
Jet-jet tempur F-35 digunakan secara meluas dalam serangan Israel di Jalur Gaza.*




