Hidayatullah.com – Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) masih menghadapi krisis hidrometeorologi yang mengkhawatirkan. Terhitung sejak banjir besar pertama melanda pada 26 November, genangan air dan lumpur di sejumlah kawasan di Kecamatan Tukka, khususnya Kelurahan Hutanabolon, terpantau belum sepenuhnya surut hingga memasuki pekan kedua bulan Desember.
Kondisi ini bukan hanya masalah genangan air, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan pemukiman akibat perubahan drastis aliran sungai.
Warga setempat kini merasa terdesak oleh waktu dan cuaca. Salah satu perwakilan masyarakat yang terdampak langsung, Anwar Panggabean, warga Kelurahan Hutanabolon, Tukka, menyampaikan seruan daruratnya kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap kepada pemerintah agar segera membantu alat berat untuk mengalihkan aliran sungai,” ujar Anwar kepada Hidayatullah.com.
“Aliran-aliran sungai sudah mengarah ke pemukiman, tidak lagi ke arah yang sebenarnya.”
Masalah utama yang disoroti warga adalah adanya penyumbatan masif di jalur sungai utama di wilayah tersebut.
Penyumbatan ini, yang diperparah oleh dugaan kuat masuknya material sisa-sisa pembalakan liar (gelondongan kayu) dari hulu, telah memaksa air mencari jalur baru.
Ironisnya, jalur baru tersebut adalah kawasan pemukiman penduduk yang berada di dataran rendah.
Data lapangan menunjukkan bahwa curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus di kawasan Tapanuli Tengah dan sekitarnya menjadi katalisator bencana.
Alih-alih mereda, hujan justru membuat aliran air semakin kuat dan terus mengikis tanggul alami yang kini berhadapan langsung dengan rumah-rumah warga.
“Jadi kami berharap agar pemerintah secepatnya, jangan memperlambat, untuk mengalihkan aliran sungai yang mengarah ke pemukiman yang tersisa saat ini,” tegas Anwar.
Anwar menekankan bahwa kebutuhan mendesak saat ini bukanlah bantuan logistik musiman, melainkan intervensi teknik sipil berupa pengerahan alat berat.
Alat berat dibutuhkan untuk melakukan pengerukan sedimen, menyingkirkan material penyumbat, dan merekayasa ulang aliran sungai dengan membangun tanggul atau memperkuat bendungan sementara.
Tanpa penanganan struktural terhadap alur sungai, bantuan apapun yang disalurkan hanya akan menjadi solusi sesaat di tengah ancaman kehancuran permanen.
“Kami sangat berharap agar pemukiman yang tertinggal sekarang ini bisa bertahan, karena kami saat ini menghadapi curah hujan yang terus-menerus,” tambahnya.
Warga Hutanabolon kini berada dalam status kewaspadaan tertinggi. Mereka menetapkan kondisi Siaga Satu secara mandiri, yang berarti mereka harus siap siaga dan waspada sepanjang waktu untuk mengantisipasi luapan air susulan atau longsor.
Namun, kondisi siaga yang berlangsung lebih dari dua pekan ini mulai menggerus mental dan fisik masyarakat.
“Kami selalu waspada, siaga satu selalu. Tapi sampai kapan, Pak Pemerintah?” tanya Anwar dengan nada pilu, menyuarakan keputusasaan kolektif warga yang merasa penanganan permanen terhadap bencana ini berjalan lambat.
Dalam puncak keputusasaannya, Anwar Panggabean menyampaikan seruan yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Warga Tukka berharap Presiden dapat segera menginstruksikan jajaran terkait—mulai dari Kementerian PUPR, BNPB, hingga Pemerintah Daerah—untuk segera bergerak cepat dan tepat.
“Kami sangat berharap ke pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo, agar bisa segera mengarahkan jajarannya untuk membantu kami segera, membantu untuk mengarahkan bagaimana semestinya untuk mempertahankan pemukiman kami saat ini,” tutup Anwar Panggabean.
Krisis di Tukka ini menuntut penanganan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat pasca-bencana, tetapi juga pada mitigasi permanen dengan memulihkan fungsi ekologis sungai dan menanggulangi penyebab struktural dari banjir yang berulang ini.*Srj




