Dapat Kartu Pink Pengungsi Myanmar Mulai Diperbolehkan Bekerja di Thailand

Hidayatullah.com– Setelah puluhan tahun dilarang meninggalkan kamp pengungsian dan tidak diperkenankan bekerja secara legal, mulai bulan Juni pengungsi Myanmar dan anak-anak mereka mulai bisa mendapatkan kartu identitas non-warga negara Thailand dan diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah secara sah.

Sekitar 4.600 orang Myanmar yang tinggal di kamp-kamp pengungsian berupaya mendapatkan izin bekerja secara legal dari Oktober 2025 hingga Juli tahun ini, kata Kementerian Dalam Negeri Thailand seperti dilansir AFP Kamis (6/8/2026).

Mereka hanya sebagian kecil dari sekitar 80.000 orang yang lari menyelamatkan diri dari Myanmar dan tinggal di kamp-kamp di sekitar perbatasan Myanmar-Thailand, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Migran asal Myanmar sejak lama mencari nafkah di Thailand, tetapi perang saudara, yang dipicu kudeta militer 2021, menyebabkan semakin banyak orang berusaha menyeberang ke negara tetangga.

Pemimpin Myanmar saat ini, bekas pemimpin junta Min Aung Hlaing, tiba di Bangkok hari Kamis (6/8) dan kedua negara menandatangani kesepakatan kerja sama perburuhan.

Kartu pink

Di Provinsi Prachinburi, jurnalis AFP melihat 15 pengungsi Myanmar mengambil kartu identitas non-warga negara Thailand yang dikenal dengan sebutan “kartu pink”, pada bulan Juli.

“Setelah mendapatkan kartu ini, saya tidak takut lagi untuk bepergian,” kata Gay Lah, seorang pengungsi Myanmar yang lari menyelamatkan diri ke sebuah kamp di Thailand bersama keluarganya ketika masih berusia 6 tahun. Dia sekarang bekerja sebagai tukang pasang perancah.

Wanita itu mengaku pekerjaannya melelahkan, tetapi berjalan lancar.

“Saya ingin bekerja keras, menabung, membeli tanah dan membangun rumah dan membawa keluarga saya keluar dari kamp. Itu impian saya,” katanya kepada AFP.

Di sebuah peternakan di Nakhon Sawan, pemiliknya Manas Lohsuwan mengatakan sebelumnya ia mempekerjakan migran asal Kamboja.

Namun, sejak terjadi kontak senjata di perbatasan antara aparat Thailand dan Kamboja bulan Juli tahun lalu, ratusan ribu pekerja Kamboja pulang ke negaranya, sehingga Manas kekurangan buruh tani.

Manas mengatakan orang Kamboja memiliki ketrampilan dan pengalaman lebih banyak dibandingkan dengan pengungsi Myanmar. Tetapi para pengungsi itu lebih murah upahnya dan mereka diharuskan tinggal dan bekerja tempat majikan yang sama.

“Apabila mereka tidak mau bekerja dengan kami, mereka harus kembali ke kamp dan menunggu sampai ada perekrutan lagi,” katanya.

Badan urusan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR menyambut baik kebijakan Thailand untuk mengeluarkan kartu pink. langkah penting menuju “inklusi, perlindungan, dan kemandirian bagi salah satu populasi pengungsi terlama di dunia”.

Perbatasan Thailand yang longgar, dan reputasinya sebagai negara yang toleran terhadap agama dan budaya, menarik kedatangan orang-orang yang mencari perlindungan, tetapi Bangkok tidak secara resmi mengakui pengungsi atau menawarkan suaka.

Namun demikian, tahun lalu pemerintah mulai mengizinkan pekerjaan legal bagi pengungsi yang telah lama tinggal di kamp. Sejak Oktober 2025 terdapat lebih dari 5.500 pengungsi yang masuk angkatan kerja Thailand, kata UNHCR pada bulan Juni.

Phil Robertson, direktur Asia Human Rights and Labour Advocates yang berbasis di Bangkok, mengatakan perubahan kebijakan itu merupakan langkah maju yang besar dan sejak lama ditunggu-tunggu.

“Dengan apa yang disebut ‘kartu pink’ ini, para pengungsi dapat mengakses layanan kesehatan dan layanan-layanan lain, bekerja untuk menghidupi keluarga mereka, dan menikmati kebebasan bergerak yang lebih besar,” kata Robertson.*