Hidayatullah.com – Organisasi lingkungan hidup milik seorang pemukim ilegal ‘Israel’ mengklaim bahwa akuifer pegunungan, di bawah tanah Palestina, merupakan salah satu “cadangan air paling strategis bagi Israel”.
Klaim itu disampaikan Barak Verker dari organisasi Green Now dalam laporan “studi lingkungan” setebal 112 halaman. Barak menyerukan agar ‘Israel’ untuk merebut pengelolaan air limbah di seluruh wilayah agar memperkuat kendali atas sumber daya alam Palestina.
Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Apalagi dengan populasi yang melonjak dari 100 juta pada 1960 menjadi lebih dari 450 juta pada 2018, dan diprediksi mencapai 720 juta pada 2050, tekanan terhadap sumber daya air yang terbatas semakin besar.
Laporan berjudul “Murky Water” (Air Keruh”) itu sebenarnya merupakan tuntutan agar entitas Zionis mengklaim kedaulatan atas air dan tanah di wilayah yang telah dijajahnya selama hampir enam dekade dengan kedok kepedulian lingkungan hidup.
Verker mengeluhkan bahwa air limbah Palestina mencemari akuifer tersebut. Ia menyalahkan Otoritas Palestina—yang disebutnya “terlalu lemah, tidak efisien, dan korup”—karena gagal membangun infrastruktur yang diperlukan, sembari menyoroti bahwa Otoritas Palestina telah menerima bantuan internasional yang melimpah.
Baca Juga
Hal yang tidak ia sebutkan—namun diketahui oleh setiap warga Palestina—adalah alasan mengapa infrastruktur Palestina sejak awal tidak berkembang. ‘Israel’ mengendalikan seluruh kegiatan konstruksi di Area C, yang mencakup 61 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki.
‘Israel’ terus-menerus menghancurkan infrastruktur Palestina, membatasi impor bahan bangunan, serta menolak sebagian besar permohonan izin pembangunan yang diajukan warga Palestina.
Yang paling mendasar, penjajah ‘Israel’ mengendalikan seluruh sumber air di Tepi Barat yang diduduki melalui sebuah komite bersama di mana Israel memegang hak veto yang efektif.
Masyarakat Palestina tidak dapat menggali sumur air baru tanpa izin Israel; izin tersebut hampir selalu ditolak bagi warga Palestina, namun justru diberikan kepada permukiman ilegal. Penyebab ketidakmemadaian infrastruktur air limbah Palestina bukanlah korupsi, melainkan kebijakan yang disengaja dan sistematis dari pihak pendudukan.
Entitas Zionis ‘Israel’ bukanlah pihak netral yang mengelola sumber daya bersama. Pihak itulah yang menempatkan lebih dari 700.000 pemukim di seluruh Tepi Barat yang diduduki, di mana permukiman mereka mengonsumsi air per kapita lebih dari tiga kali lipat dibandingkan masyarakat Palestina di sekitarnya.
Menurut data Bank Dunia dan PBB, para pemukim ‘Israel’ di Tepi Barat yang diduduki memiliki akses terhadap 300 hingga 400 liter air per orang setiap harinya, sementara akses warga Palestina dibatasi hanya sekitar 70 hingga 80 liter—jauh di bawah standar minimum 100 liter yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kesenjangan ini bukanlah hal yang terjadi secara alami. Situasi ini direkayasa dan ditegakkan oleh struktur pengelolaan air yang sama—yang kegagalannya kini dikaitkan oleh Verker dengan tata kelola Palestina.
Bahkan Gidon Bromberg dari EcoPeace, sebuah organisasi lingkungan hidup Israel yang mendukung kerja sama lintas batas, mengatakan secara blak-blakan kepada Times of Israel bahwa penyerahan pengelolaan air kepada Israel secara sepihak “berarti Israel mengambil kendali penuh atas semua kota dan permukiman Palestina.” Ia juga mencatat bahwa langkah tersebut akan melanggar perjanjian yang ada, yang mewajibkan setiap pihak untuk mengolah limbah airnya sendiri.
Lalu, bagaimana dengan Gaza? Logika yang sama—yang memandang air sebagai sumber daya milik Israel—telah diterapkan di sana dengan dampak yang sangat menghancurkan.
Sejak Oktober 2023, Israel secara sistematis membom dan menghancurkan infrastruktur air serta sanitasi Gaza; mereka menargetkan instalasi desalinasi, stasiun pompa air, dan fasilitas pengolahan air limbah sebagai bagian dari genosida yang dilakukannya.
Pada masa-masa awal genosida, ‘Israel’ memutus jalur air utama yang memasok wilayah Gaza utara. Penjajah juga membom truk tangki air serta antrean warga Palestina yang sedang menunggu pasokan air, menewaskan warga sipil yang satu-satunya “kesalahan” mereka hanyalah menunggu air untuk diminum.
Menurut PBB, sistem air di Gaza telah hancur hampir sepenuhnya, sehingga hampir tidak ada air bersih yang tersisa bagi dua juta penduduk; pada saat yang sama, mereka juga tidak mendapatkan akses terhadap material yang dibutuhkan untuk membangun kembali sistem tersebut akibat blokade yang sama yang telah menghancurkannya.
Pihak penjajah yang telah merekayasa bencana air di Gaza kini—melalui salah satu organisasi pemukimnya—malah menuntut perlindungan bagi sumber air di Tepi Barat yang diduduki dari limbah air Palestina.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
