Hidayatullah.com–Pemerintah China menempatkan jutaan etnis Han China di wilayah mayoritas Muslim, Xinjiang, dengan tujuan utama memaksakan identitas dan kebudayaan Han di sana. Muslim di Xinjiang menjadi seperti orang asing di kampung halaman mereka sendiri.
“Mereka menghancurkan keseimbangan demografis dengan membawa orang-orang China,” kata Qutub, seorang pedagang pakaian di pasar tradisional di kota Urumqi kepada Christian Science Monitor dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Senin, 28 April.
“Mereka ingin agar suku kami musnah. Mereka mengeringkan akar-akar kami.
“Pemerintah China telah berkampanye selama puluhan tahun guna menempatkan lebih banyak lagi etnis Han China di Xinjiang, sebuah wilayah yang merupakan kampung halaman dari jutaan etnis minoritas Uighur.
Pada tahun 1949, ketika pemerintah mengambil alih Xinjiang, etnis Han hanya berjumlah 7% dari total populasi di sana. Sekarang mereka sudah berjumlah lebih dari 40%, dan jumlahnya terus bertambah.
Uighur mengeluh karena Han membawa serta kebudayaan dan kebiasaan mereka ke dalam wilayah propinsi yang mayoritasnya Muslim.Kebanyakan perusahaan dimiliki oleh Han yang sebagian besar mempekerjakan orang-orang dari etnis mereka sendiri. Sementara pekerjaan kasar untuk orang-orang Uighur.
Uighur diperlakukan sebagai warga kelas dua. Dialek Turki mereka dilarang digunakan di sekolah-sekolah, dan perwakilan di departemen-departemen pemerintahan sangat minim.
“Kami merasa seperti orang asing di tanah kami sendiri,” keluh Batur, seorang guru Uighur di kota Urumqi.
“Kami ini seperti orang-orang Indian di Amerika.”
Wilayah barat-laut Xinjiang, rumah bagi sekitar 8 juta etnis minoritas Uighur, telah menjadi wilayah otonomi sejak tahun 1955, namun tetap saja terus-menerus menjadi sasaran kekerasan dengan alasan keamanan.Beijing melihat Xinjiang sebagai aset yang tak ternilai karena lokasinya yang sangat strategis, dekat dengan Asia Tengah, dan jumlah kandungan minyak dan gasnya yang besar.AgamaSatu hal yang menjadi perhatian utama etnis Uighur adalah agama mereka, Islam, yang terus menghadapi tekanan.
“Tidak ada kebebasan beragama di sini,” kata seorang petani kapas di sebuah desa yang berjarak 50 mil ke selatan dari kota Kucha, kota Uighur yang dihuni oleh 200 ribu orang, kepada Monitor.Muslim di Xinjiang mengeluhkan penutupan masjid dan sekolah agama dengan alasan tidak memiliki izin sebagaimana yang diharuskan.
Peraturan pemerintah melarang pemuda Muslim di bawah umur 18 tahun shalat di masjid. Peraturan terakhir yang baru saja dikenalkan, melarang pegawai pemerintah lokal pergi ke masjid, melarang guru-guru memelihara jenggot, dan melarang mahasiswa membawa al-Qur’an ke kampus. Demikian dikatakan oleh seorang aktivis.
Di Kucha, 50 pemuda belakangan ini ditangkap karena belajar di sekolah agama swasta. Pada dinding masjid peninggalan abad 16 di kota itu, ada spanduk merah pemerintah yang bertuliskan “Perang Melawan Aktivitas Keagamaan Ilegal.
“Di dinding dalam masjid ada papan pengumuman yang memuat daftar aktivitas “ilegal” yang dimaksud, dengan urutan pertama, yaitu “mengobarkan jihad” atau “pan-Islamisme.”
Pemerintah membenarkan tindakan yang menekan Uighur tanpa henti itu dengan alasan anti-separatis dan melawan terorisme.
“Jika Anda terlalu relijius, pemerintah menjadi takut,” kata si petani kapas.Nicholas Bequelin, peneliti pada Human Rights Watch membenarkannya. Ia mengatakan bahwa pemerintah menyamakan aktivitas keagamaan –di luar apa yang telah ditetapkan– dengan terorisme dan separatisme.
Kelompok HAM telah lama menuduh Beijing melakukan penekanan atas agama Muslim di Uighur. Pada saat Olimpiade Beijing, pemerintah menuduh ada rencana teroris yang ingin mengacaukan acara tersebut, yang berasal dari Xinjiang.
Mereka juga mengatakan, sebuah penerbangan dari Urumqi hampir saja meloloskan sebuah usaha pembajakan.Namun, pakar dan aktivis HAM mengatakan, pernyataan pemerintah itu — yang tidak bisa diverifikasi secara independen — kelihatan sangat berlebihan dan hanya dimaksudkan sebagai alasan lain guna kembali menekan Muslim Xinjiang.
Kasar
Kerusuhan sosial di Xinjiang itu, disesalkan Pemerintah Indonesia. Namun, kata juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa upaya menciptakan ketertiban masyarakat sudah dilakukan oleh Pemerintah China.’
‘Kita berharap upaya itu memang cepat dilakukan, sehingga tak terjadi masalah yang berkepanjangan di Xinjiang,” kata Faizasyah.Pengamat China dari Baptist University, Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan, mengatakan, kerusuhan di Xinjiang membuktikan klaim Pemerintah China bahwa kehidupan berjalan aman telah terbantahkan.
”(Kerusuhan itu) menunjukkan bahwa China masih merupakan negara yang kasar, dengan tingkat kerawanan masyarakatnya yang serius,” kata Cabestan.
Pemerintah Cina ingin membuktikan sisi baiknya dengan mengundang para wartawan yang sengaja diterbangkan ke Urumqi, menyusul terjadinya kerusuhan. Sayangnya, Beijing tak sadar, opini internasional tidak bisa diarahkan berdasarkan informasi dari kantor berita pemerintah.
Mayat-mayat kaum Muslim yang hangus terbakar, dan kesaksian orang-orang yang selamat, pasti akan dapat membangkitkan pengertian, atau mungkin melahirkan simpati, bagi penjelasan Beijing mengenai pembantaian dan banjir darah Ahad lalu.*
