Hidayatullah.com–Partai Nasionalis Hindu (BJP) secara umum menolak tuntutan majelis Hindu Sedunia (VHP) untuk memberlakukan rancangan undang-undang di Parlemen guna membolehkan pendirian kuil dewa Ram di atas tanah masjid Babri di Ayodhya
Saat berpidato di Chennai, Presiden BJP, M Venkaiah Naidu, mengatakan. isu Ayodhya hanya bisa diselesaikan menerut perundingan antara pemimpin agama atau keputusan mahkamah. Sedangkan partai politik tidak boleh ikut campur tangan. Sebab menurutnya, persolan agama ini tidak terkait dengan pemerintahan koalisi yang kini tengah digodok.
“Oleh itu, BJP tidak boleh memaksa sekutunya menerima usul pembentangan rancangan undang-undang itu,” katanya dipetik Times of India semalam.
Pemerintahan BJP meraih suara pada 1999 selepas berjuang bersama VHP untuk membina beratus-ratus kuil di atas tanah masjid. Masjid Babri dirobohkan para fundamentalis Hindu pada tahun 1992. Dan menjadi isu sengketa agama yang banyak mengorbankan ribuan warga Islam.
Beberapa pemimpin BJP, termasuk Wakil Perdana Menteri L K Advani dan pemimpin VHP kini didakwa di sebuah mahkamah khusus India karena dianggap menghasut kalangan fundamentalis dan perusuh Hindu untuk menghancurkan masjid itu.
Seperti dikuti harian India itu, Naidu juga turut menolak kemungkinan pemerintahan koalisi mengambil inisiatif untuk memecahkan kebuntuan politik dalam waktu terdekat ini.
“Ketika ini kami menumpukan usaha terhadap pilihan umum dan parlemen,” katanya.
Sambil menunjukkan kegagalan perundingan antara pemimpin Islam dengan pemimpin Hindu, Naidu turut menafikan rencana pemerintah yang berinisiatif mengadakan perundingan dalam isu Ayodhya itu.
Sebelum ini, VHP menuntut Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee dan Advani supaya meletak jabatannya karena gagal menyelesaikan agenda Hindu terutama dalam kasus Ayodhya.
Ribuan kaum muslimin India telah menjadi korban keganasan kaum fundamentalis. Kekerasan ini dipicu karena usaha keras kaum Hindu yang ingin mendirikan kuil diatas tanah Masjid Babri di negara bagian Punjab. (ti/bh)
