Hidayatullah.com–Partai Konservatif Denmark harus menyimpn proposal pelarangan burka setelah para pengacara memperingatkan bahwa hal itu bisa melanggar hak asasi manusia, kata menteri kehakiman pekan lalu..
Partai berhaluan kanan-tengah pesta itu merupakan anggota yunior dalam pemerintahan koalisi minoritas bersama Partai Liberal, yang menentang pelarangan pakaian tertutup yang biasa dikenakan sebagian perempuan Muslim.
Menteri Kehakiman Brian Mikkelsen, seorang Konservatif, mengatakan pengacara pemerintah telah memberikan saran bahwa larangan itu bisa melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan konstitusi Denmark.
“Jelas bagi saya, sebagai menteri keadilan, … bahwa kita tidak dapat mencantumkan sebuah rencana yang bisa menimbulkan masalah hukum seperti itu,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Tapi Mikkelsen menambahkan bahwa sebuah kelompok kerja telah dibentuk oleh pemerintah untuk mencari “cara lain untuk perang melawan perluasan popularitas burka” di tempat umum.
“burka mewakili pandangan terhadap perempuan, yang tidak mendapat tempat di Denmark,” katanya dalam pernyataan itu.
Rencana untuk melarang burka, pertama diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Konservatif kelahiran Syria Naser Khader. Usulannya memicu kontroversi di kalangan politisi maupun masyarakat.
Tapi Khader, jurubicara kaum Konservatif, kukuh mempertahankan usulannya dalam konferensi tahunan partai pertengahan bulan ini.
Usulan Khader mendapat dukungan kuat dari Partai Rakyat Denmark, sekutu utama koalisi pemerintahan koalisi di parlemen Denmark.
Muslim Denmark yang berjumlah 200.000 merupakan 3,5% dari total populasi, merupakan komunitas agama terbesar kedua setelah komunitas Gereja Lutheran yang dikelola pemerintah.[di/meo/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
