Hidayatullah.com—Pimpinan lembaga pengawas pendapatan haram di Mesir, semacam KPK di Indonesia, hari Ahad (25/03/2012) meminta kepada media agar secara benar melaporkan tentang perkiraan jumlah kekayaan dari mantan Presiden Husni Mubarak dan pejabat lain rezimnya.
“Media mengklaim bahwa mereka memiliki kekayaan milyaran di luar negeri, yang mana hal itu tidak benar, setidaknya menurut apa yang kami ketahui sejauh ini,” kata Assim Al Jauhary, sebagaimana dilansir Al Mishry Al Yaum.
Menurut Jauhary, aparat hukum bekerja berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada, sementara media melebih-lebihkan masalah itu semata-mata untuk memuaskan opini publik.
“Angka yang dilaporkan media adalah salah dan kami telah mengoreksinya. Namun, media tidak melaporkan hasil koreksi kami,” jelasnya.
“Seorang wartawan pernah mengklaim bahwa Mubarak memiliki kekayaan USD11 milyar menurut laporan internasional, tapi dia tidak bisa memberikan bukti apa yang telah dia katakan,” kata Jauhary.
“Media mengutip Catherine Ashton, komisioner urusan luar negeri Uni Eropa, bahwa USD5 milyar disedot dari Mesir ke Eropa,” kata Jauhary. “Tapi kemudian, duta besar Uni Eropa untuk Mesir yang baru, James Moran, mengatakan bahwa kutipan itu dibuat-buat.”
“Demikian juga, media menunjukkan sebuah dokumen yang mengatakan bahwa Mubarak memiliki USD70 milyar di Barclays. Dan kemudian kami menemukan bahwa dokumen itu ternyata dipalsukan secara elektronik,” imbuh Jauhary.
Selain itu, kata Jauhary, “Media mengutip mantan Menter Pariwisata Zuhair Garana yang mengatakan bahwa jika ia memiliki uang USD13 milyar, sebagaimana yang dilaporkan, maka dia sudah akan menyumbangkannya ke pemerintah. Padahal itu sama sekali tidak benar.”*
