SAAT publik Amerika membaca satu lagi berita tentang pengawasan ketat pemerintah terhadap masyarakat Muslim Amerika, menarik untuk mengetahui bahwa untuk pertama kalinya sejak serangan 11 September, Komite Peradilan Senat AS, bersama berbagai lembaga legislatif negara bagian dan badan pemerintah pusat, tengah berupaya mengatasi keresahan publik yang sudah begitu lama terhadap tindakan pengawasan berdasar ras atau agama tertentu – sebuah praktik aparat penegak hukum yang semata bersandar pada ras, agama atau etnis seseorang untuk menentukan kemungkinan munculnya tindak kejahatan. Dengan berbagai perkembangan baru-baru ini, apakah kita akhirnya melihat awal dari berakhirnya pengawasan berdasar ras dan agama di Amerika?
Sebuah sesi dengar pendapat Senat tentang pengawasan berdasar ras, yang diprakarsai oleh Senator Illinois, Richard Durbin, berlangsung bersamaan dengan rancangan undang-undang yang didukung Durbin, “Undang-Undang Penghentian Pengawasan Berdasar Ras 2011” (ERPA), pada 17 April. Pengawasan berdasar ras dan agama telah menjadi isu yang sangat sensitif bagi orang Amerika Muslim dalam dasawarsa terakhir, meskipun juga berdampak pada banyak kelompok ras, etnis dan agama minoritas lain di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sebagian orang menganggap bahwa semua orang keturunan Asia Selatan atau Arab adalah Muslim, dan bahwa Muslim itu berbahaya – yang membuat orang-orang Muslim diawasi. Praktik semacam ini melanggar hak konstitusional atas perlakuan setara di bawah hukum; selain itu, pengawasan berdasar ras dan agama tidak efektif karena didasarkan pada asumsi yang tak bisa diandalkan tentang kelompok minoritas, dan bukannya pada riwayat perilaku kejahatan.
ERPA juga akan memberi pelatihan tambahan untuk membantu aparat penegak hukum, pegawai pemerintah dan kelompok-kelompok pengawasan keamanan lingkungan untuk menghindari penggunaan taktik semacam itu.
Perdebatan politik tentang keefektifan pengawasan berdasar ras dan agama oleh penegak hukum sudah berlangsung sejak beberapa dasawarsa lalu. Menariknya, terakhir kali masalah ini mendapat perhatian politis yang besar dari masyarakat, adalah ketika Presiden George W. Bush, pada Februari 2001, menyatakan bahwa pengawasan berdasar ras adalah “salah dan kita akan menghentikannya di Amerika.” Ia bahkan mengatakan bahwa menghentikan praktik pengawasan berdasar ras tidak akan mengorbankan keamanan.
Lalu terjadilah serangan 11 September dan apa yang pernah Bush katakan “salah” menjadi skuatu hal benar yang bisa dimaafkan atas nama keamanan nasional. “Dalam trauma nasional menyusul 11 September, kebebasan sipil berhadap-hadapan dengan keamanan nasional,” kata Senator Durbin, dan terlampau sering janji keamanan nasional lebih dipentingkan, dan mengorbankan orang Amerika Muslim dan orang-orang Amerika lainnya yang berpenampilan seperti Muslim.
Dengar pendapat ERPA terjadi saat pengawasan ras dan agama tengah secara aktif ditentang di sepenjuru negeri. Sejumlah pembela hak sipil dan anggota legislatif telah menyerukan investigasi dan pengawasan nonpartisan independen terhadap Kepolisian New York (NYPD), setelah diberitakan bahwa NYPD secara sistematis mengintai orang-orang Amerika Muslim dan minoritas etnis tertentu di daerah tersebut tanpa sebab yang jelas.
Setelah beberapa polisi ditahan karena secara ilegal mengawasi dan melecehkan orang-orang Hispanik di Connecticut, para anggota legislatif negara bagian mengeluarkan sebuah rancangan undang-undang khusus yang melarang “pencekalan, penahanan atau pencarian terhadap siapapun” hanya karena “ras, warna kulit, etnis, usia, gender atau orientasi seksual.”
Adanya penggalangan akar rumput selama beberapa dasawarsa juga telah memungkinkan berbagai kelompok hak sipil untuk memberi berbagai perangkat dan teknologi yang lebih baik bagi public untuk memberdayakan diri mereka ketika menghadapi pelecehan oleh penegak hukum. Sikh Coalition, misalnya, baru-baru ini meluncurkan sebuah aplikasi telepon genggam yang memungkinkan orang-orang yang bepergian untuk langsung menyampaikan keluhan ke pemerintah jika mereka merasa diawasi secara tidak wajar. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini telah mampu membantu organisasi advokasi dan legislator dengan memberikan pada mereka penilaian yang lebih baik tentang jangkauan dan ketidakefektifan pengawasan berdasar ras dan agama.
Beberapa badan pemerintah pusat, setelah mendapat tekanan publik, tengah melakukan langkah-langkah untuk mencegah praktik diskriminatif organisasional. Baik militer maupun FBI telah memprakarsai langkah-langkah untuk meninjau ulang bahan-bahan pelatihan, lantaran berita-berita tentang penggunaan bahan-bahan yang sarat Islamofobia. Bulan lalu, Panglima Militer AS memerintahkan peninjauan ulang seluruh bahan pelatihan militer untuk memastikan tidak mengandung konten yang bernada Islamofobia. Bulan ini, FBI menggelar lokakarya bertajuk “Memerangi Islamofobia: Kebenaran dan Mitos tentang Islam”.
Kendati sulit untuk menuturkan, dalam hal ini, apa yang menjadi standar baik militer ataupun FBI dalam menentukan apa yang merupakan bahan yang mengandung Islamofobia, upaya untuk memasukkan standar yang lebih baik merupakan sebuah langkah kecil untuk maju.
Diloloskannya ERPA akan menjadi sebuah capaian penting di tingkat nasional, namun memperbaiki kerusakan selama beberapa dasawarsa akibat pengawasan berdasar rasial dan agama akan menjadi sebuah proses panjang. Ini hanya permulaan — untuk maju, makin banyak legislator dan badan penegak hukum yang juga perlu secara kritis membahas praktik dan bahan acuan yang diskriminatif sembari membuka kemungkinan adanya transparansi yang lebih baik. Para aparat penegak hukum pusat dan daerah akan membutuhkan pelatihan untuk lebih memahami dan mengawasi potensi perilaku kriminal dengan menggunakan praktik-praktik yang lebih efektif dibanding pengawasan ras.
Dalam mengakhiri pengawasan berdasar ras dan agama serta memastikan bahwa hak-hak sipil kita dilindungi, penting untuk mengingat bahwa kita tidak sedang mengorbankan keamanan kita; alih-alih, kita tengah menjamin keselamatan kita dan membangun hubungan kerja yang lebih kuat antara penegak hukum dan para warga masyarakat.
Nadia S. Mohammad. Redaktur rekanan AltMuslimah.com. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).
