Hidayatullah.com—Sedikitnya 50 orang telah tewas dan lebih dari 54 orang mengalami luka-luka akibat konflik etnis tanggal 28 Mei dan 14 Juni 2012 di negara bagian Rakhine, yang telah memicu kekerasan antara dua umat beragama, Buddha dan etnis Muslim Rohingya. Selain itu, 30.000 warga dari kelompok Buddha dan Muslim Myanmar mengungsi akibat kerusuhan, demikian sumber resmi pihak pemerintah setempat.
Hanya saja, laporan itu tidak mengatakan apakah jumlah korban itu termasuk kekerasan terhadap 10 warga Muslim yang meninggal pada tanggal 3 Juni oleh massa dari agama Buddha di balas dengan pembunuhan seorang wanita Rakhine, yang juga memicu aksi balasan.
Sebuah kelompok hak asasi manusia dan sumber-sumber lokal dikutip AFP, percaya jumlah korban kekerasan dua kubu yang meninggal di desa-desa terpencil di Rakhine bisa jadi jauh lebih tinggi.
Seperti diketahui, sudah puluhan tahun etnis Muslim Rohingya mengalami diskriminasi tanpa Negara, yang disebut PBB, sebagai salah satu minoritas yang paling dianiaya di planet bumi ini. Sekitar 800.000 dari mereka tinggal di Myanmar, khususnya di Rakhine.
Meski keberadaannya telah ribuan tahun, selama ini, pemerintah Myanmar menganggap etnis Muslim Rohingya hanya orang asing. Di sisi lain, banyak warganegara melihat mereka sebagai pendatang gelap dari Bangladesh dan memandangnya dengan permusuhan.
Muslim sebagai target
Kekerasan terhadap etnis Muslim telah menjadi perhatian tokoh oposisi yang juga peraih Nobel asal Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dalam sebuah perjalannya ke Eropa minggu ini, ia mengatakan, permusuhan tidak berhenti di Myanmar. Hal itu menunjuk konflik dengan pemberontak utara dan kerusuhan komunal yang menargetkan minoritas Muslim.
“Permusuhan tidak berhenti di ujung utara. Di wilayah barat, kekerasan kelompok mengakibatkan pembakaran dan pembunuhan yang terjadi hanya beberapa hari sebelum saya mulai melakukan perjalanan yang membawa saya ke sini hari ini,” katanya dikutip AFP.
Pemerintah Burma berjanji untuk mengejar para penghasut kerusuhan antara warga Buddha dan Muslim di negara bagian Rakhine. Pernyataan ini disampaikan Menteri Urusan Perbatasan Burma Thein Htay belum lama ini dikutip BBC.
Ia mengatakan, kekacauan tidak bisa diterima dan pemerintah akan membawa pihak-pihak yang terlibat ke pengadilan.
“Kekacauan tidak bisa diterima,” tegasnya seperti dikutip media Burma pada Ahad, 17 Juni 2012.
Thein Htay juga mengatakan pemerintah akan memulihkan ketertiban dan keamanan secepat mungkin.
“Pemerintah akan memastikan para pelaku diadili dan memulihkan stabilitas secepat mungkin,” tambah Thein Htay setelah mengunjungi kawasan bergolak di Burma bagian barat.*