Hidayatullah.com–Pemerintah Mesir mengatakan deklarasi konstitusi yang diumumkan oleh Presiden Muhammad Mursi tidak akan menambah kekuatan baru. Adapun tujuan keputusan tersebut adalah untuk memperkuat konstitusi negara sementara, hingga selesainya konstitusi permanen. Sementara itu, Washington, Paris dan Uni Eropa mengecam keputusan Mursi tersebut.
Pada hari Kamis (23/11/12) kemarin, Presiden Mursi mengeluarkan deklarasi konstitusi yang melindungi konstitusional, hukum-hukum dan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan. Dan Mursi menjadikan deklarasi tersebut sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat ditentang.
Selain itu, deklarasi Mursi itu juga melindungi Mejelis Konstituante dan Dewan Syura yang sebagian besar dikuasai oleh kelomok Islam. Mursi menyatakan bahwa tidak ada lembaga peradilan apapun yang dapat membubarkan Dewan Syura dan Mejelis Konstituante untuk menyusun konstitusi.
Konstitusi baru Mesir diharapkan akan selesai pada pertengahan bulan Februari tahun depan.
Pemerintah Mesir juga menegaskan bahwa dengan mengakhiri kekuasaan legislatif di tangan presiden, maka akan mempercepat penerbitan konstitusi dan penyelenggaraan pemilihan parlemen.
Seperti yang dilansir Al Jazeera (24/11/12), pemerintah juga menambahkan bahwa deklarasi konstitusi Mursi tersebut tidak berpengaruh terhadap hak-hak rakyat. Pemerintah juga memperbaharui komitmennya untuk melindungi semua demonstran dengan cara damai, apapun afiliasi dan partai politiknya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan keprihatinannya tentang deklarasi konstitusi baru yang dikeluarkan oleh Presiden Mursi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Victoria Nuland mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa salah satu aspirasi utama revolusi Mesir adalah tidak meletakkan kekuasaan kepada satu orang atau satu institusi.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis menilai bahwa deklarasi Mursi tersebut tidak menuju kepada arah yang benar. Juru bicara Kementerian, Philip Elliott mengatakan bahwa setelah beberapa dekade kepemimpinan diktator, maka transisi politik dan demokrasi tidak dapat dilakukan dalam hitungan minggu atau bulan.*