Hidayatullah.com—Lima menteri asal Partai Keadilan dan Pembangunan dalam kabinet Libya telah meletakkan jabatan pada hari Rabu (22/1/2014) saat rapat kedua kabinet tahun 2014.
Menurut pengumuman yang dirilis sehari sebelumnya oleh Partai Keadilan dan Pembangunan, alasan pengunduran diri para menteri dari partainya itu karena pemerintah terus saja menunjukkan performa yang buruk.
Namun, anehnya para anggota Partai Keadilan dan Pembangunan yang menjabat sebagai wakil menteri tidak ikut mengundurkan diri.
Menurut keterangan salah satu pejabat Partai Keadilan dan Pembangunan, Muhammad Al-Harizi, kebijakan penarikan diri anggota partainya dari pemerintahan itu hanya dikenakan kepada para pejabat dengan posisi paling senior.
Partai Keadilan dan Pembangunan didirikan oleh para politisi Muslim berlatar belakang Al-Ikhwan Al-Muslimun di Libya. Partai ini memiliki kursi terbanyak kedua di parlemen.
Tindakan penarikan sejumlah menteri oleh partai politik di Libya tersebut sepertinya merupakan salah satu upaya untuk memaksa mundur Perdana Menteri Ali Zeidan.
Beberapa bulan terakhir, Ali Zeidan terus mendapat desakan dari sebagaian anggota parlemen agar mundur dari jabatannya. Sebanyak 99 anggota parlemen telah menyatakan akan menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Ali Zeidan.
“Zeidan gagal melaksanakan tugasnya dalam menjamin keamanan dan menyediakan listrik dan minyak,” kata Nizar Kawan, salah satu anggota terkemuka PKP di parlemen dalam pernyataannya, tanpa menyinggung kinerja kementerian perminyakan, kelistrikan dan perumahan, serta perekonomian dipegang oleh anggota partainya sendiri.
Dilansir Libya Herald, para menteri asal Partai Keadilan dan Pembangunan yang meletakkan jabatannya itu adalah menteri perminyakan dan gas Abdulbari Al-Arusi, menteri perumahan dan sarana Ali Al-Sharif, menteri pemuda dan olahraga Abdul Salam Guaila, menteri perekonomian Mustafa Abufanas, serta menteri kelistrikan Ali Muharriq.*
