Hidayatullah.com—Meluasnya korupsi di Eropa “menyesakkan dada” dan merugikan ekonomi Uni Eropa sekitar 120 milyar euro setiap tahunnya.
Hal tersebut diutarakan Komisioner Urusan Dalam Negeri Uni Eropa Cecilia Malmstroem. Menurut pejabat wanita itu, nilai korupsi yang sebenarnya “kemungkinan jauh lebih tinggi” dari 120 milyar euro. [Satu euro sekitar 16.300 rupiah]
“Meluasnya masalah itu di Eropa menyesakkan dada, meskipun Swedia di antara negara yang paling sedikit masalahnya (korupsi),” tulis Malmstroem di koran Swedia Goeteborgs-Posten dikutip BBC Senin (3/2/2014).
Beban korupsi atas perekonomian UE itu setara dengan anggaran tahunan blok ekonomi tersebut.
Untuk membuat laporannya, Komisi mengkaji kasus korupsi di seluruh 28 negara anggota Uni Eropa. Komisi mengatakan, itu adalah survei tentang korupsi yang pertama kali dilakukannya.
Baca Juga
Suap merajalela
Di Inggris hanya lima dari 1.115 orang (kurang dari 1%) yang diminta memberikan uang sogokan. Itu merupakan “hasil terbaik di seluruh Eropa,” kata laporan tersebut.
Namun, 64% responden di Inggris yakin korupsi merajalela di negara mereka. Sementara rata-rata Eropa dalam masalah tersebut mencapai 74%.
Di sejumlah negara, pengalaman orang harus membayar uang suap lebih tinggi persentasenya.
Di Kroasia, Republik Ceko, Lithuania, Bulgaria, Rumania dan Yunani, responden yang mengaku pernah dimintai uang suap dalam kurun waktu 12 bulan terakhir berkisar antara 6% hingga 29%.
Angka penyuapan juga tinggi di Polandia (15%), Slovakia (14%) dan Hungaria (13%), di mana suap banyak terjadi di sektor perawatan kesehatan.
Dalam laporannya soal korupsi Komisi menyoroti beberapa hal. Public procurement (pembelian barang dan jasa oleh lembaga pemerintah) memberikan andil sekitar 1/5 dari total output GDP Uni Eropa dan rentan terjadi korupsi, sehingga perlu dilakukan kontrol yang lebih baik. Resiko korupsi umumnya lebih tinggi di tingkat lokal maupun regional. Banyak celah korupsi dalam pendanaan partai-partai politik di mana peraturannya masih kurang tegas. Apabila peraturan yang berlaku bertentangan dengan kepentingan pribadi, biasanya aturan hukum tidak ditegakkan. Kualitas penyelidikan masalah korupsi di berbagai negara Uni Eropa sangat jauh berbeda satu dengan lainnya.
Menurut Malmstroem, Uni Eropa harus belajar dari Swedia dalam menangani masalah korupsi. Sebab saat ini terbukti bahwa negara itu mencatat tingkat korupsi yang paling rendah dibanding negara UE lainnya.
Kriminalitas teroganisir merupakan salah satu faktor masalah korupsi di Eropa. Sedikitnya ada 3.000 kelompok kriminal terorganisir yang memiliki jaringan canggih di seluruh Eropa. Mereka banyak terdapat di Bulgaria, Rumania dan Italia.
Sementara kejahatan kerah putih seperti suap dan penggelapan pajak sudah seperti plak yang menempel di banyak negara Eropa.
Tahun lalu menurut Direktur Europol Rob Wainwright, masalah penggelapan pajak merugikan Eropa sebanyak 5 milyar euro.
Uni Eropa punya lembaga anti-korupsi, OLAF, yang fokus pada masalah penggelapan dan korupsi atas anggaran UE. Tetapi lembaga itu hanya punya sumber daya terbatas. Tahun 2011 mereka hanya dapat anggaran 23,5 juta euro.
Malmstroem mengeluhkan komitmen politik untuk memberantas korupsi yang menurutnya tidak tampak.*
