Hidayatullah.com—Presiden Turki Abdullah Gul turun tangan mengatasi masalah pemblokiran media sosial Twitter oleh Perdana Menteri Erdogan, yang menutup aksesnya dengan alasan situs itu membantu kampanye hitam terhadap dirinya oleh lawan politiknya.
“Saya mengunjungi Silicon Valley pada 2012. Saya menggelar pertemuan dengan perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Twitter dan Google. Di sana saya bertemu dengan pemilik Twitter, Dick Castello. Ketika masalah ini muncul, saya memerintahkan para penasihat saya untuk memulai dialog,” kata Presiden Abdullah Gul hari Ahad (23/3/2014) menjelang kepergiannya ke Belanda, lansir Hurriyet.
Gul juga mengatakan bahwa dia telah berbicara lewat telepon dengan sejumlah menteri Turki dan memiliki informasi dari para birokrat senior mengenai tindakan pemerintah yang memblokir Twitter di Turki.
Pada 20 Maret lembaga pengawas internet di Turki menutup akses Twitter setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengancam akan “melenyapkan” situs jejaring sosial itu.
“Turki memiliki tuntutan yang sah. Tuntutan ini seharusnya dimengerti dan pembicaraan harus segera dilakukan,” kata Gul, seraya menambahkan bahwa pemblokiran Twitter itu tidak mengenakkan bagi Turki yang sedang berupaya melakukan negosiasi dengan Uni Eropa (untuk menjadi anggota, red).
Baca Juga
“Oleh karena itu ini akan segera diatasi,” kata Gul.
Presiden Turki itu juga menegaskan bahwa tindakan pemerintah tersebut tidak akan menghentikan penggunaan Twitter, sebab faktanya jumlah kicauan pengguna di Twitter bertambah hampir dua kali lipat sejak situs microblogging itu dilarang.
“Ini adalah teknologi masa kini. Kita semua harus menyadarinya. Mungkin ada masalah dengan platform komunikasi raksasa semacam itu. Untuk itu perlu adanya dialog sehat dan saluran komunikasi, bahkan sebelum masalah ini muncul,” kata Gul, yang menambahakan bahwa salah satu masalahnya adalah Twitter tidak punya kantor perwakilan di Turki.
Gul menilai positif tindakan Twitter yang menyewa pengacara di Turki.
Di Turki ada lebih dari 12 juta pengguna Twitter dan termasuk 5 negara terbanyak pemilik akun Twitter di dunia.
Gul mengatakan dia telah diberitahu tentang keputusan pengadilan terkait sejumlah akun di Twitter, yang dinilai telah melanggar privasi. Dia berharap Twitter memahami tuntutan dari pemerintah Turki dan akan mengambil tindakan yang diperlukan.
Sebagaiman diketahui, pemerintah Erdogan meminta Twitter untuk menghapus tautan-tautan yang diunggah di Twitter, yang menunjukkan rekaman atau dokumen diduga sebagai bukti korupsi orang-orang di sekitar lingkaran dalam Erdogan.
Presiden Gul menilai, penutupan akses secara keseluruhan atas forum media sosial semacam Twitter di Turki secara hukum tidak dimungkinkan. Cara yang terbaik, kata Gul, adalah mengajukan penutupan sejumlah akun atau laman situs ke pengadilan jika dinilai melanggar hukum yang berlaku di negara Turki.
Erdogan: Twitter standar ganda
Saat melakukan kampanye di Yenkapi, Ahad (23/3/2014), di hadapan ribuan pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan, Erdogan menuding media-media sosial seperti Twitter, Facebook dan YouTube menggunakan standar ganda.
“Twitter mematuhi konstitusi Amerika, Inggris, Jerman, China, serta [hukum] di Rusia. Tetapi ketika di Ukraina, di Mesir, di Turki, mereka bicara soal kebebasan,” kata Erdogan mengkritik standar ganda yang dipakai perusahaan pengelola media sosial itu.
“Kami bukan negara ketiga. Twitter, Facebook dan YouTube harus menghormati konstitusi Turki dan mematuhi hukum Turki,” kata Erdogan disambut ribuan pendukungnya.*
