Hidayatullah.com—Israel Selasa (7/12) membantah laporan Uni Eropa yang mengutuk kebijakannya di al-Quds Timur. Israel juga menekankan bahwa kota tersebut tidak akan dibagi. Demikian dilansir Al-Jazeera.net, Rabu (8/12).
Menanggapi laporan Uni Eropa tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri Israel Yigal Palmor mengatakan, \”Mereka yang percaya kalau kebijakan kami tersebut mengancam al-Quds, maka mereka sendiri yang menilai bahwa pembagian ulang kota al-Quds menjadi dua adalah satu-satunya solusi.\”
Ia juga menyatakan kepada AFP bahwa solusi kongkritnya tidak mungkin mengembalikan situasi sekarang seperti sebelum tahun 1967, di mana kota al-Quds dibagi oleh dinding dan kawat berduri.
Laporan tahunan Uni Eropa telah memperingatkan jika situasi al-Quds seperti ini tidak cepat dihentikan, maka status al-Quds Timur sebagai ibukota masa depan negara Palestina menjadi semakin sulit.
Laporan tersebut juga menyebutkan, jika hal ini dibiarkan saja terjadi, maka sebuah perdamaian permanen antara Palestina dan Israel tidak akan terwujud.
Selain itu, Uni Eropa juga melaporkan bahwa sejak awal November lalu, Israel terus melanjutkan penyelesaian pemukimannya secara intensif. Laporan itu juga memperingatkan bahwa kebijakan Israel seperti ini memiliki konsekuensi kemanusiaan yang serius.
Menurut laporan tersebut, sekitar 270 ribu warga Palestina tinggal di al-Quds Timur, namun alokasi pembangunan tanah mereka hanya sebesar 13 % saja. Dibandingkan dengan pemukiman Yahudi yang mencapai alokasi pembangunan sebesar 35 %.
Juga disebutkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, izin pembangunan yang dikeluarkan untuk rakyat Palestina hanya 200 izin saja setiap tahunnya. Sedangkan izin pembangunan yang dikeluarkan untuk bangsa Yahudi sekitar 1500 per tahun. [sdz/jzr/hidayatullah.com]
