Hidayatullah.com–Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di kota Dublin memprotes rencana pemerintah untuk mengenakan pajak atas konsumsi air yang dipergunakan warga.
Polisi memperkirakan lebih dari 30.000 orang ikut ambil bagian dalam demonstrasi Right2Water pada hari Rabu (10/12/2014) di lapangan seberang kantor Perdana Menteri Enda Kenny, di mana para politisi sosialis dan nasionalis mengajak rakyat untuk memboikot menolak membayar tagihan air mereka.
“Tidak! Kami tidak akan bayar!” teriak massa.
Di tempat lain, dekat pintu masuk gedung parlemen Irlandia, pengunjuk rasa berusaha mendobrak barikade dan melempar berbagai benda ke arah polisi.Seorang petugas polisi dilarikan ke rumah sakit karena wajahnya terluka terkena lemparan, sebelum polisi anti huru-hara turun tangan mendesak mundur para demonstran.
Menjelang jam sibuk malam hari, kelompok-kelompok pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan penting dan jembatan yang melintasi Sungai Liffey. Akibatnya, kemacetan parah berlangsung lebih dari tiga jam dan memaksa para pemilik kendaraan meninggalkan mobil-mobil mereka lalu berjalan kaki.
Baca Juga
Sampai saat ini, rakyat Irlandia membayar tagihan air tanpa dikenai pajak. Namun pemerintah mengatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan besar-besaran atas infrastruktur yang ada dan rakyat harus ikut menanggung biayanya.
“Pemerintah telah menyalahgunakan uang kami,” kata politisi dari partai oposisi Dithi Doolan kepada Aljazeera. “Mereka (pemerintah) lebih memilih untuk membantu (bailout) para penunggak hutang, daripada menginvestasikannya dalam sebuah layanan penting yang mana kami membayar atas pelayanan itu. Orang-orang yang turun ke jalan ini, orang-orang warga kota ini, sudah membayar tagihan air. Mereka sudah membayar setiap hari pajak selama lebih dari 200 tahun.”
Sampai batas akhir yang ditentukan untuk pendaftaran meteran baru pada 1 Oktober lalu, terjadi penentangan di mana-mana. Warga di pemukiman kelas pekerja menghalang-halangi petugas yang akan memasang meteran baru.
Sebagai upaya untuk meredakan kemarahan warga dan pihak oposisi, pemerintah mengajukan tagihan air yang lebih kecil dari usulan awal yang akan mulai berlaku pada 31 Januari tahun depan.
Menteri Lingkungan Hidup Alan Kelly mengatakan kepada wartawan bahwa rencana pengenaan pajak pada tagihan air itu tidak akan surut. Dan kebijakan itu merupakan langkah terbaik yang harus diambil.
Sejak Irlandia mendapatkan bantuan finansial dari Uni Eropa dan IMF untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya satu tahun lalu, negara itu katanya menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Uni Eropa. Namun, faktanya di lapangan rakyat belum menikmati hasil pertumbuhan ekonomi itu dan angka pengangguran masih di atas 10 persen.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
