Hidayatullah.com—Pemerintah baru Kanada, yang liberal, telah menghentikan perkara hukum yang berusaha meminta legalisasi dari pengadilan untuk mengharuskan cadar atau penutup muka wanita Muslim dicopot saat seremoni kewarganegaraan.
Pemerintah konservatif pimpinan Stephen Harper telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung Kanada untuk mengukuhkan larangan cadar dalam seremoni kewarganegaraan itu.
Namun, dalam kampanye pemilihan umum 2015 lalu, masalah tersebut diperdebatkan. Harper dituding berusaha memanfaatkan isu tersebut untuk menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat Kanada terhadap Muslim.
Politisi muda liberal Justin Trudeau, yang kemudian terpilih sebagai perdana menteri baru menggantikan Harper, dalam kampanyenya menentang gugatan hukum tersebut.
Aplikasi resmi pengadilan untuk perkara banding itu telah dihentikan, kata para pejabat, menurut laporan Canadian Press yang dilansir BBC Selasa (17/11/2015).
Baca Juga
“Keberagaman Kanada adalah termasuk kekuatan yang terbesar, dan (politisi) Liberal memastikan bahwa (proses) kewarganegaraan yang sukses itu berlanjut menjadi bagian dari keluarga Kanada,” kata Menteri Kehakiman Jody-Wilson Raybould dan Menteri Imigrasi John McCallum dalam sebuah pernyataan.
Zunera Ishaq, seorang wanita Muslim kelahiran Pakistan, menggugat peraturan buatan pemerintah Konservatif Kanada yang melarang niqab (cadar) dipakai oleh orang yang mengucapkan janji dalam seremoni untuk menjadi warganegara baru Kanada. Dan wanita itu memenangkan gugatannya.
Saat menjabat sebagai perdana menteri, Stephen Harper, mengundang kemarahan banyak orang setelah dia berjanji akan membuka saluran telepon khusus kepolisian yang dapat dipergunakan warga untuk melaporkan “praktek-praktek budaya barbar (biadab)”. Hal itu dikemukakan Harper setelah terlibat dalam perdebatan soal niqab.*
