Hidayatullah.com–Prancis akan mengakui negara Palestina jika upaya akhir yang dilakukan Paris untuk membentuk solusi dua-negara antara Israel dan Palestina gagal, kata Menteri Luar Negeri Prancis.
Upaya menciptakan perdamaian dalam bentuk solusi dua-negara yang dilakukan Amerika Serikat, terhenti pada April 2014 dan sejak itu tidak ada upaya serius untuk melanjutkan pembicaraan.
Menteri Luar Negeri Laurent Fabius, seperti diberitakan FMT News dari Reuters, Sabtu (30/1/2016), telah berulang kali memperingatkan bahwa membiarkan terus kondisi status quo tersebut berisiko membunuh upaya solusi dua-negara dan memberi peluang masuknya militan ISIS.
Tahun lalu Fabius gagal mengajak wakil Amerika Serikat untuk mendorong resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatur parameter pembicaraan antara kedua belah pihak dan menetapkan batas waktu akhir untuk kesepakatan.
Terus meluasnya permukiman oleh Zionis Israel setelah gagalnya pembicaraan damai itu, digambarkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon sebagai “tindakan provokatif” yang menimbulkan pertanyaan tentang komitmennya untuk solusi dua-negara.
Baca Juga
“Kita tidak bisa membiarkan solusi dua negara hancur. Ini tanggung jawab kita sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan kekuatan menciptakan perdamaian,” kata Fabius dalam pertemuan tahunan dengan diplomat asing.
Fabius sebelumnya telah menyerukan kelompok internasional yang terdiri dari negara-negara Arab, Uni Eropa, dan anggota Dewan Keamanan untuk mendorong kedua belah pihak berkompromi.
Dia mengatakan, Paris akan mulai mempersiapkan dalam “beberapa minggu mendatang” konferensi internasional para pihak dan mitra utama yang terdiri dari Amerika, negara-negara Eropa dan Arab.
Jika usaha terakhir ini dalam mencari solusi ‘menabrak dinding’, “Maka … dalam hal ini, kami harus menunjukkan tanggung jawab kita dengan mengakui negara Palestina,” katanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik inisiatif Prancis ini sebagai “kontra-produktif”.
Pemerintah AS pun tidak suka dengan tindakan pemukiman Israel. Namun menjelang 10 bulan pemilihan presiden di AS, hanya akan ada sedikit prospek bagi Presiden AS Barack Obama untuk mendukung setiap inisiatif guna menghindari kekecewaan lobi Yahudi di AS.
Seorang pejabat AS menanggapi hati-hati pernyataan Fabius.
“Posisi AS dalam masalah ini sudah jelas. Kami tetap percaya bahwa jalan yang lebih baik dalam penyelesaikan konflik ini jika para pihak mencapai kesepakatan tentang isu-isu status akhir secara langsung,” kata pejabat itu.
Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan, menyambut baik langkah Prancis.
“Tidak ada keraguan bahwa pengakuan Prancis terhadap negara Palestina akan memberikan kontribusi untuk membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan itu,” katanya.
Seorang pejabat Israel, yang menolak untuk diidentifikasi, mengatakan, “Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan jika inisiatifnya nanti mencapai jalan buntu, Prancis akan mengakui negara Palestina. Pernyataan ini merupakan insentif bagi Palestina untuk membawa ke jalan buntu. Negosiasi atau perdamaian tidak dapat dicapai dengan cara ini.”
Palestina memiliki status sebagai pengamat non-anggota di PBB dan benderanya telah berkibar bersama negara-negara anggota di markas PBB di New York. Swedia menjadi yang pertama di Uni Eropa yang mengakui negara Palestina pada tahun 2014, yang kemudian diikuti beberapa negara lain.
Palestina ingin membentuk negara dengan wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Zionis Israel sejak perang 1967.*
