Hidayatullah.com—Pemerintah Amerika Serikat menghentikan bantuan jutaan dolar atas lebih dari sepuluh organisasi yang menyalurkan bantuan untuk Suriah dari Turki, setelah ditemukan mereka secara sistematis melakukan kelebihan bayar terhadap perusahaan-perusahaan Turki yang menyuplai barang kebutuhan dasar melalui kolusi dengan sejumlah staf. Demikian dikatakan seorang pejabat Amerika hari Selasa (10/5/2016).
Setelah melakukan investigasi rumit atas penyaluran bantuan kemanusian ke Suriah yang dikirim dari Turki dan Yordania oleh beberapa lembaga non pemerintah atau LSM dengan dana berasal dari USAID dan lembaga donor intenasional lainnya, kantor inspektorat USAID (U.S. Agency for International Development) menemukan praktek-praktek korupsi yang melibatkan sejumlah penyalur bantuan yang beroperasi dari Turki. Demikian diumumkan Office of Inspector General (OIG) USAID hari Jumat (6/5/2016) seperti dilansir Hurriyet Daily News.
Berbicara kepada Hurriyet hari Selasa (10/5/2016), seorang pejabat pemerintah AS mengkonfirmasi bahwa investigasi itu mengakibatkan diberhentikannya 14 entitas dan individu-individu yang terlibat dalam penyaluran bantuan untuk Suriah dari Turki.
“Itu merupakan investigasi independen yang dilakukan oleh inspektur jenderal independen,” kata pejabat AS yang meminta identitasnya disembunyikan itu.
“Oleh karena penyelidikannya masih berlangsung, kami tidak dapat memberikan informasi apapun mengenai nama organisasi tertentu atau individu yang terlibat,” imbuh orang tersebut.
Dalam pernyataannya Jumat lalu, OIG USAID mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan sudah mengidentifikasi sebuah jaringan para pedagang, sejumlah staf LSM, dan sejumlah orang lainnya yang berkolusi melakukan suap dan manipulasi berkaitan dengan kontrak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah.
OIG USAID mengatakan kasus itu terungkap dari laporan yang masuk mengenai keganjilan-keganjilan yang ditemukan dalam pengadaan barang bantuan kemanusiaan.
Mengutip sumber-sumber kemanusiaan, kantor berita AFP dari Washington hari Selasa kemarin melaporkan bahwa termasuk organisasi non pemerintah yang terdampak adalah International Medical Corps (IMC), Irish Charity Goal dan International Rescue Committee (IRC) yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband.*
