Hidayatullah.com—Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Avigdor Lieberman telah menandatangani kesepakatan koalisi sehingga membuka jalan politisi ultranasionalis itu menjabat sebagai menteri pertahanan.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan hari Rabu (25/5/2016) itu, Netanyahu akan memiliki dukungan dari 66 anggota parlemen, termasuk asal Yisrael Beitenu partai yang dipimpin Lieberman.
Kesepakatan itu juga memperluas mayoritas satu kursi Netanyahu dalam lembaga legislatif beranggotakan 120 politisi itu. Mayoritas dukungan itu yang ingin dicapai Netanyahu sejak tahun lalu terpilih sebagai perdana menteri untuk periode keempat.
Pemerintahan Zionis saat ini, yang terdiri dari politisi partai ultranasionalis dan ultrarelijius disebut-sebut sebagai pemerintahan paling sayap kanan sepanjang sejarah Israel.
“Menurut saya prioritas nomor satu Netanyahu adalah bertahan di pemerintahan, itu yang memotivasinya. Dia memiliki pemerintahan yang tidak stabil. Dia perlu mendatangkan dukungan dari partai lain,” kata Mitchell Barak, analis politik Israel, kepada Aljazeera.
Baca Juga
Selama lebih dari tiga dekade, ada kalanya Lieberman menjadi sekutu paling dekat Netanyahu dan ada kalanya sangat berseberangan.
Partai pimpinan Lieberman, yang sebelumnya pernah menjabat menteri luar negeri, memiliki kebijakan kanan jauh dalam banyak hal, khususnya penentangannya terhadap perundingan damai Palestina-Israel. Dia juga sangat mendukung perluasan pemukiman Yahudi di tanah-tanah milik warga Palestina.
Sebagai menteri pertahanan, Lieberman akan bertanggung jawab dalam urusan militer dan badan-badan intelijen Israel. Dia juga akan mengawasi pendudukan Israel di wilayah Palestina berikut 4 juta rakyat Palestina yang mendiami wilayah penjajahan Zionis.
Termasuk dalam kesepakatan politik Netanyahu-Lieberman itu adalah persetujuan pemerintah untuk mengalokasikan dana sekitar 1,4 miliar shekel ($363 juta) untuk pensiun para manula di Israel, termasuk imigran yang datang dari bekas Uni Soviet, komunitas Yahudi pemberi dukungan besar kepada Lieberman.
Kesepakatan itu mengorbankan Moshe Yaalon, yang pekan lalu memilih mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan dengan alasan tidak lagi mempercayai Netanyahu.
