Hidayatullah.com—Tahun lalu, 33 pegawai negeri sipil federal dan pegawai pemerintah lainnya menjalani pemeriksaan di Jerman, menurut laporan koran Welt am Sonntag (WamS). Kasus yang melibatkan mereka beragam mulai dari korupsi hingga pelanggaran kepercayaan.
Mengutip kajian pencegahan korupsi tahunan pemerintah periode 2015, WamS melaporkan bahwa tuduhan korupsi yang paling banyak di Jerman adalah kasus suap berkaitan dengan pengurusan visa oleh Kementerian Luar Negeri, lansir Deutsche Welle Ahad (27/11/2016).
Kementerian Luar Negeri telah mengambil tindakan disipliner dalam 11 kasus yang melibatkan 15 aparat tersangka, lapor WamS. Sepuluh di antaranya terlibat dalam kasus visa.
Dalam sebuah kasus lain, sejumlah PNS diduga menerima 10.000 euro dari perusahaan konstruksi yang berusaha mendapatkan kontrak proyek pembangunan.
Seorang PNS yang menjadi tersangka diganjar dengan sanksi pemotongan gaji 50%.
Dikompilasi oleh Kementerian Dalam Negeri, studi itu menunjukkan peningkatan kasus korupsi yang dilaporkan. Sebagai perbandingan, di tahun 2014 hanya ada 19 penyelidikan kasus korupsi dan hanya 12 kasus di tahun 2013.
Kerugian terbesar akibat korupsi dialami oleh kementerian federal untuk urusan lingkungan, konservasi alam, pembangunan dan keselamatan nuklir. Seorang pegawai kementerian itu dituduh memberikan informasi penting kepada sebuah perusaan sehingga menguntungkannya ketika mengikuti proses tender. Oknum aparat yang sama juga membuat faktur-faktu palsu, sehingga menurut WamS negara mengalami kerugian 870.000 euro (sekitar 12,4 miliar rupiah).
Dalam sebuah kasus lain, seorang pegawai Bundeswehr (militer Jerman) dipecat karena menerima gratifikasi berupa sebuah iPad, sebuah laptop dan sejumlah uang.
Tanpa disebutkan namanya, WamS melaporkan bahwa perusahaan yang menyuap staf Bundeswehr dengan hadiah sejumlah gadget itu bertindak sungguh kurang ajar, yaitu memasukkan biaya pembelian gadget untuk sogokan tersebut ke dalam surat tagihannya yang dikirim ke Bundeswehr.
Dua pegawai pabean dituduh mendapatkan gratifikasi berupa tiket konser.
Seorang pegawai pabean lain, menurut WamS, dituduh membantu sebuah perusaan asal Asia untuk menghindari pajak.
Tiga orang PNS menjadi tersangka kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja.
Dalam satu kasus peserta pelatihan kerja mengajukan gugatan terhadap beberapa staf di pusat rekrutmen setelah mereka diduga mengambil uang dari para pengangguran agar dapat mengikuti pelatihan.
WamS menyoroti bahwa organisasi pemerhati korupsi Transparency International (TI) masih menempatkan Jerman di peringkat tinggi dibanding negara lain. Jerman ditempatkan setara dengan Inggris dan Lexembourg, di peringkat lima dalam skala TI berbasis pada tingkat kejujuran dan korupsi internasional. Sementara PNS di Hungaria, Slovekia, Yunani, Rumania, Italia dan Bulgaria, menurut skala TI itu, termasuk yang paling korup di kalangan negara Uni Eropa.*