Hidayatullah.com– Persatuan Ulama Muslim Dunia (IUMS) mengeluarkan peringatan menyusul rencana Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem.
“Tindakan itu melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata serikat itu dalam pernyataan, tulis pernyataan IUMS dari Kantor Doha dikutip Anadolu, Ahad (22/01/2017) kemarin.
Sebelumnya, dalam kampanye presiden, Donald Trump mengatakan, ia akan memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Jerusalem, meskipun pemerintahan AS sebelumnya menolak melakukannya.
Meskipun, penjajah Zionis sebelumnya mengklaim kota itu adalah ‘ibu negaranya yang abadi’ setelah menempati Timur Jerusalem ketika Perang Arab-Israel pada 1967, komunitas internasional tidak mengakui klaim itu dan semua kedutaan asing ditempatkan di Tel Aviv.
Awal bulan ini, Senat Partai Republik memperkenalkan undang-undang untuk memindahkan kedutaan Amerika dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
“Cendekiawan, ulama dan pemimpin Islam tidak akan menerima relokasi kedutaan AS di Jerusalem,” kata pernyataan tersebut.
Persatuan ulama turut memperingatkan relokasi itu akan membakar semangat konflik terhadap mereka yang menyerang hak-hak rakyat Palestina.
Sehubungan itu, organisasi ini juga menyerukan kepada umat Islam dan organisasi internasional untuk bersuara bagi melindungi hak rakyat Palestina yang terjajah.
Persatuan Ulama Muslim Dunia Peringatkan Pembersihan Etnis Sunni di Mosul Iraq
Dua minggu lalu, Trump menunjuk menantunya Jared Kushner –investor dan pemilik surat kabar berusia 35 tahun—sebagai penasehatnya.
Kushner masuk daftar laporan 2015 dari kelompok pelobi Yahudi utama American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) sebagai donator yang memberikan paling sedikit 36.000 dolar AS untuk grup pelobi Israel-AS.
Kemarin, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengutuk rencana Donald Trump yang berencana memindahkan kedutaan AS dari ke Jerusalem.
Menteri Luar Negeri OKI dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah sidang di Kuala Lumpur mengatakan, OKI menolak setiap tindakan yang dapat mempengaruhi kemampuan Arab Palestina untuk menuntut bagian dari Yerusalem pada masa depan.
Sebelumnya, pemimpin Palestina juga kesal karena parlemen Israel mengumumkan Yerusalem atau Jerusalem sebagai ibu kota mereka.*