Hidayatullah.com—Pemerintah Qatar telah membuat pengaduan resmi pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait aksi boikot perdagangan yang dikenakan oleh Arab Saudi cs (Bahrain, Uni Emirat Arab) terhadap negara semenanjung itu.
Direktur WTO untuk Qatar, Ali Alwaleed al-Thani mengatakan, pihaknya juga meminta konsultasi untuk membahas dan menjelaskan kewajaran langkah-langkah tersebut terhadap Doha dan menemukan cara untuk membuatnya sesuai dengan komitmen mereka.
Al-thani menyebutkan, Qatar meminta kepada WTO untuk memfasilitasi proses konsultasi dan negosiasi atas kebijakan tiga negara Teluk Arab tersebut.
Baca: Penerbangan dan Harga Minyak Terganggu dalam Kasus Qatar
Dengan pengajuan keluhan oleh Doha ini, secara otomatis akan mengaktifkan tenggat waktu 60 hari kepada Arab Saudi, Bahrain dan UEA untuk menghadapi ancaman tuntutan hukum dri WTO.
“Kami akan meminta dialog untuk negosiasi dan ini adalah bagian dari strategi WTO untuk berbicara dengan anggota terkait sekaligus untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang tindakan ketiga negara itu kepada Qatar,” kata al-Thani, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (01/08/2018).
Negara-negara yang meluncurkan pembatasan atas Qatar itu sebelumnya memberitahu WTO bahwa mereka akan merujuk keamanan negara untuk membenarkan tindakan mereka terhadap Qatar.
Doha dalam keluhan yang dikirimkan menyebut upaya paksaan isolasi ekonomi dari semua negara terlibat.
Pembatasan yang diterima Qatar meliputi perdagangan (termasuk larangan perdagangan melalui pelabuhan Qatar), dan perjalanan oleh warga Qatar, pemblokiran layanan digital Qatar dan situs web, penutupan perbatasan maritim dan larangan penerbangan yang dioperasikan oleh pesawat Qatar.
Baca: Qatar Bantah Keempat Negara Arab Telah Buka Jalur Penerbangan
Namun, keluhan itu tidak termasuk Mesir, negara keempat di antara negara yang memboikot.
Meskipun Mesir memotong hubungan diplomatik dengan Doha, namun Kairo tidak mengusir warga Qatar atau meminta warga Mesir meninggalkan negara itu.
Draft keluhan Qatar terhadap Arab Saudi dan UEA masing-masing mencapai delapan halaman, sementara dokumen untuk Bahrain mencapai enam halaman.
Sebelumnya, Qatar juga mengaku siap mengunakan cadangan dana nasionalnya yang mencapai US$340 miliar, guna mengatasi kebijakan isolasi dari negara-negara Teluk Arab lainnya.*
