Hidayatullah.com– Turki akan melakukan “setiap tindakan” yang sesuai dengan hukum internasional jika referendum Kemerdekaan Kurdistan Iraq pada Senin membahayakan keamanan nasional Turki, kata Kementerian Luar Negeri Turki, Senin pagi.
Turki menyebut referendum kemerdekaan “batal demi hukum” dan takkan mengakui gagasan tersebut sebab itu tak memiliki dasar hukum dan keabsahan dalam hukum internasional dan undang-undang dasar Iraq, demikian pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut, lapor Xinhua.
Referendum yang didukung Israel tersebut dinilai mengancam perdamaian dan kestabilan di Iraq dan seluruh wilayah itu, demikian peringatan pernyataan tersebut, sebagaimana diberitakan Xinhua.
Pada 7 Juni, Presiden Wilayah Kurdistan (KRG) Masoud Barzani menumumkan rencananya untuk menyelenggarakan referendum pada 25 September untuk mengupayakan kemerdekaan Wilayah Semi-Otonomi Kurdistan dari Iraq.
Sejak itu, Iraq, Turki, Iran dan Amerika Serikat telah berbicara untuk menentang referendum tersebut, dan mengatakan referendum itu akan mengancam keutuhan Iraq dan makin merusak kestabilan wilayah itu, kutip antaranews.
Angkatan Bersenjata Turki telah melakukan pelatihan militer di dekat perbatasan Iraq-Turki sejak 18 September, dengan melibatkan tank dan kendaraan berat militer.
Lokasi pelatihan tersebut berada di sebelah utara perbatasan Suriah dan Iraq dan memiliki tempat penyeberangan perbatasan Habur, yang menyediakan KRG dengan akses utama ke dunia luar.
Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada Sabtu memperingatkan bahwa reaksi Turki bagi referendum kemerdekaan yang direncanakan di Wilayah Kurdistan Iraq Utara akan memiliki dimensi keamanan, diplomatik, politik dan ekonomi.
Sementara itu, Turki pada Senin membantah pemberitaan media bahwa mereka menutup gerbang perbatasan selatannya dengan Iraq utara sebagai respons terhadap pelaksanaan referendum kemerdekaan di Kurdistan Iraq, tapi menyatakan bahwa penjagaan ketat dilakukan.
“Perbatasan Habur tidak ditutup,” kata Menteri Bea Cukai Bulent Tufenkci seperti dikutip kantor berita negara Anadolu. “Penjagaan ketat diberlakukan untuk alasan keamanan.”
Sejumlah saksi di wilayah tersebut juga mengatakan bahwa gerbang perbatasan tetap dibuka, namun lalu lintas di perbatasan berjalan lambat.*
