Hidayatullah.com— Seorang pejabat keamanan senior di Uni Emirat Arab (UEA) telah memicu kemarahan publik setelah menyerukan pemboman stasiun TV Aljazeera, jaringan media berbasis di Qatar.
Kepada keamanan Dubai, UEA, Letnan Jenderal Dhahi Khalfan meminta agar stasiun Aljazeera dilenyapkan.
Dalam serangkaian posting di Twitter pada hari Jumat, Letjen Dhahi Khalfan melancarkan serangan pedas terhadap stasiun Aljazeera, dan menuduhnya memprovokasi serangan bom dan senjata di sebuah masjid di Semenanjung Sinai di Mesir pada hari sebelumnya.
“Sekutu (Saudi cs) seharusnya mengebom mesin pencetak terorisme, kanal DAESH (ISIS), Al Qaeda, dan Front Al Nusra. Yakni, Aljazeera, si teroris,’’ terang tokoh 66 tahun tersebut dalam akun twitternya @Dhahi_Khalfan, sebagaimana dikutip Aljazeera Sabtu (25/11/2017).
Baca: Bush Pernah Anggap Kehadiran Aljazeera Melawan Kebijakan Amerika
Tamim yang merupakan mantan kepala Kepolisian Dubai menyampaikan imbauan tersebut via Twitter. Di media sosial itu dia punya 2,42 juta follower.
Baca Juga
Dalam salah satu di antara serangkaian cuitannya Jumat itu, Tamim menyebut Aljazeera sebagai provokator. Gara-gara media internasional yang berbasis di Qatar itulah, menurut dia, kelompok Islam radikal melancarkan serangan mematikan di Semenanjung Sinai.
Serangan setelah salat Jumat di Masjid Al-Rawda di Kota Bir al-Abed, Provinsi Sinai Utara, Mesir, itu menewaskan sekitar 305 orang.
’’Sampai kapan mereka (Aljazeera) akan terus mempermainkan keamanan di Mesir dan dunia Arab?’’ ungkap Tamim.
Dia lantas mengunggah logo Aljazeera dengan latar belakang foto Abu Bakr al-Baghdadi, pentolan ISIS di Iraq beserta Osama bin Laden (Usamah bin Ladin), Hassan Nasrallah (tokoh Syiah Lebanon), dan Syeikh Yusuf al-Qaradhawi.
Pada hari yang sama, Aljazeera merespons imbauan Tamim tersebut. Media bermarkas di Doha ini telah menjawab dengan mengatakan bahwa Khalfanla yang menghasut terorisme, dan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas serangan terhadap wartawannya.
“UEA perlu merespon. Khalfan bukan hanya warga UEA (Uni Emirat Arab) tapi seorang pejabat di pemerintah UEA. Dia menggunakan saat kemarahan dan kesedihan atas serangan mengerikan di Sinai untuk memicu kebenciannya terhadap Aljazeera,” kata Yaser Abuhilalah, managing director Aljazeera Arabic .
“Apa yang Dhahi Khalfan lakukan adalah hasutan terorisme. Terorisme tidak hanya terbatas pada melakukan kejahatan, tapi juga tindakan atau pernyataan yang membuka jalan bagi tindakan teroris atau menghasutnya, dan hasutan terhadap terorisme adalah terorisme itu sendiri,” tegas Abuhilalah.
Aljazeera mendesak UEA menjelaskan ancaman Tamim. Sebab, Tamim dinilai bukan sekadar warga biasa di Dubai, melainkan pejabat negara.
Sehari sebelumnya, sebuah serangan bom terjadi di Masjid Ar-Raudhah di Kota Al-Arish, Mesir di Provinsi Sinai menewaskan setidaknya 235 orang.
Para saksi mata mengatakan kepada media Mesir, bahwa serangan terjdi di Kota Bir al-Abed dekat al-Arish. Orang-orang bersenjata menyerbu masuk ke dalam masjid dan meledakkan bom.
Sejak kelahirannya, media Aljazeera sudah banyak kurang disukai beberapa pihak. Termasuk Israel, Amerika dan kalangan penguasa Negara Teluk sendiri, lebih-lebih pasca Arab Spring (Musim Semi Arab).
Pada 2010 pemerintah Presiden George W Bush bahkan sempat menuduh siaran Aljazeera berbahasa Inggris ‘sangat keras’ melawan kebijakan Amerika
Liputan Aljazeera dalam bertahun-tahun setelah revolusi Arab Spring dan penggulingan Presiden Muhammad Mursi tahun 2013 kurang disukai dan mengganggu pemerintah kudeta Mesir.
Akibat ketidak sukaan ini, Pengadilan Mesir sempat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada wartawan TV Aljazeera. Pihak berwenang Mesir bahkan pernah mengajukan 20 wartawan ke pengadilan pidana atas dakwaan membantu organisasi “teroris”.
Pasca krisis diplomasi Qatar dengan Negara Teluk, Arab Saudi bahkan melarang seluruh hotel dan fasilitas turis di wilayahnya menayangkan Aljazeera. Pelanggaran atas larangan itu akan dikenai sanksi berupa penutupan fasilitas wisata dan denda hingga 26 ribu dolar AS.
Israel dan Uni Emirat Arab (UAE) sudah berkali-berkali mendesak agar media media yang berdiri tahun 1996 di Doha, Qatar ini dibubarkan.*
