Hidayatullah.com—Prancis membantah melanggar embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Libya setelah empat misil anti-tanknya ditemukan di sebuah pangkalan pasukan pendukung Jenderal Haftar.
Kementerian Pertahanan Prancis mengatakan misil-misil Javelin “tidak terpakai” buatan Amerika Serikat itu tidak pernah dimaksudkan untuk diberikan kepada kelompok bersenjata manapun, dan sebenarnya akan dihancurkan.
Akan tetapi misil-misil tersebut ditemukan berada di sebuah kamp di selatan ibukota Tripoli, yang
dipakai oleh pasukan Libya yang loyal kepada Jenderal Khalifa Haftar, lansir BBC. Pasukan pro-Haftar saat ini sedang berusaha untuk menguasai Tripoli.
Pertempuran memperebutkan ibukota Tripoli, rumah bagi pemerintah Libya yang diakui oleh PBB, dimulai sejak Haftar dan pasukannya melancarkan serangan pada bulan April, yang sejak itu ratusan orang tewas hingga saat ini.
Baca Juga
Keempat misil Prancis itu ditemukan pada bulan Juni, ketika pasukan pemerintah yang mendapat sokongan PBB menyerbu kamp pro-Haftar tersebut, dan memicu penyelidikan oleh pihak Amerika Serikat.
Dalam sebuah pernyataan hari Rabu (10/7/2019), Prancis mengakui senjata-senjata itu –yang dapat dipergunakan untuk menghancurkan tank dan kendaraan-kendaraan lain– adalah milik mereka.
“Senjata-senjata itu untuk perlindungan pasukan yang melakukan misi intelijen dan kontraterorisme,” bunyi pernyataan tersebut.
Ditambahkan pula bahwa misil-misil tersebut “rusak dan tidak dapat dipakai” dan “disimpan sementara di sebuah gudang untuk kemudian dimusnahkan.”
Prancis senantiasa membantah mempersenjatai pasukan Jenderal Haftar, tetapi menawarkan dukungan diplomatik.
Menyusul pembunuhan Muammar Qadhafi pada tahun 2011, hingga saat ini tidak ada satu kekuatan pun yang benar-benar menguasai negara Libya.
Selain kelompok-kelompok bersenjata kecil yang saling berebut wilayah kekuasaan di berbagai daerah, secara umum di Libya saat ini terdapat dua kubu besar yang saling berhadapan dengan senjata terkokang. Kelompok pertama adalah Government of National Accord (GNA) dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Perdana Menteri Fayez Mustafa Al-Saraj. Kelompok kedua adalah Libyan National Army (LNA) pimpinan Khalifa Haftar yang berbasis di kota-kota Benghazi dan Tobruk di bagian timur Libya.
Haftar sudah aktif dalam perpolitikan Libya sejak lebih dari 40 tahun silam, dan dia merupakan salah satu pendukung Qadhafi sampai tahun 1980-an ketika perselisihan di antara mereka menyebabkan dirinya terpaksa mengasingkan diri ke Amerika Serikat.
Baik GNA maupun LNA masing-masing memiliki dukungan internasional. LNA sejak lama mendapatkan dukungan Mesir dan Uni Emirat Arab, dan belakangan juga mengandalkan Rusia serta Arab Saudi. Sedangkan GNA memiliki pendukungnya sendiri, di antaranya Turki dan Qatar.
Kebanyakan negara-negara Barat ingin Libya dikendalikan oleh sebuah pemerintahan persatuan.
Prancis secara teknis berperan sebagai mediator dalam konflik di Libya. Namun, ada kecurigaan negara itu memberikan sokongan kepada Jenderal Haftar.
Para analis menduga, dukungan Prancis terhadap Haftar ada kaitannya dengan upaya memerangi militan di kawasan Libya, yang akan mendongkrak peluangnya dalam bisnis di negara kaya minyak itu.*
