Hidayatullah.com—-Kementerian Luar Negeri China menunjukkan kekuatan dukungan sejumlah negara terhadap kebijakan kontraterorisme di Daerah Otonomi Xinjiang.
“Upaya beberapa negara Barat untuk mengaburkan fakta di Xinjiang mengalami kegagalan karena penanggulangan terorisme dan ekstremisme di Xinjiang justru mendapatkan dukungan dan pujian,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying di Beijing, Senin (29/7) dikutip Reuters.
Ia menyebut sebanyak 50 duta besar di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa (UNOG) telah mengirimkan surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
Ke-50 dubes, di antaranya Rusia, Pakistan, Arab Saudi, Aljazair, dan Kuba itu untuk pertama kalinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa kontraterorisme dan deradikalisme dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan di beberapa daerah di Xinjiang sebagai kebijakan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Sebelumnya 24 negara anggota UNHRC telah menandatangani surat yang mengkritik kebijakan China itu di Xinjiang yang dihuni oleh suku minoritas muslim Uighur.
“Ke-24 anggota UNHRC yang penduduknya tidak lebih dari 600 juta jiwa merupakan negara-negara maju di Barat dan tidak satu pun negara Islam atau negara sedang berkembang. Sementara 50 negara pendukung China dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa populasinya saja sudah mencapai 2 miliar, lalu 28 negara tersebut anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Jumlah penduduknya saja lebih dari dua kali lipat 24 anggota UNHRC,” kata jubir perempuan itu membandingkan.
Menurut dia, beberapa dubes yang mendukung kebijakan China itu sudah pernah mengunjungi Xinjiang dan menyaksikan sendiri fakta di lapangan.
“Sekarang menjadi jelas, siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah dalam menyikapi persoalan di Xinjiang,” ujarnya.
Mengenai persoalan utama di Xinjiang, Hua mengatakan bahwa upaya-upaya kontraterorisme dan deradikalisasi di Xinjiang mendapatkan dukungan, pujian, dan bisa dimengerti.
“Dalam kurun tiga tahun, tidak ada lagi tindak kekerasan atau serangan teroris yang terjadi di Xinjiang. Masyarakat di sana sekarang bisa hidup rukun di antara semua etnis,” ujarnya.
Hari Jumat (12/07/2018), sebanyak 37 negara (termasuk Rusia dan Arab Saudi) ikut memberikan dukungan atas penindasan rezim komunis China terhadap Muslim di Xinjiang.
Negara-negara ini memuji apa yang disebutnya prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia, di mana China telah melakukan serangkaian tindakan anti-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang.
Arab Saudi, Rusia, dan 35 negara lainnya telah menulis surat kepada PBB yang mendukung kebijakan China di wilayah barat Xinjiang, menurut salinan surat yang dilihat oleh Reuters, yang bertentangan dengan kritik negara-negara Barat.
Sebelumnya 22 duta besar telah menandatangani surat yang mengkritik kebijakan China.
Human Rights Watch (HRW) menyatakan 22 negara Barat telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak China. Mereka ingin China segera mengakhiri penahanan sewenang-wenang massal dan pelanggaran lainnya terhadap warga Uighur, dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Agustus 2018, komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program ‘re-edukasi, atau ‘pendidikan ulang’.
Diperkirakan ada sekitar 1,5 juta etnis minoritas, sekitar 1 dari enam orang dewasa dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang. Mereka ditahan di pusat detensi, pengasingan, dan fasilitas re-edukasi atau kerap dijuluki ‘Kamp Cuci Otak’.*
