Hidayatullah.com—Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mendesak negara-negara lain meniru upaya pemerintah Malaysia untuk membantu meningkatkan kehidupan pengungsi etnis Rohingya.
Pernyataan ini disampaikan pelapor Khusus PBB di Burma (Myanmar) Prof Yanghee Lee saat mengunjungi Pusat Pembelajaran Alternatif di Malaysia, memberikan pendidikan dasar dan keterampilan kepada anak-anak Rohingya untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi generasi yang hilang.
“Sebagian besar anak-anak Rohingya tidak mendapatkan pendidikan di Myanmar. Saya merekomendasikan kepada negara-negara lain yang menampung para pengungsi untuk meniru jejak Malaysia,” katanya dalam konferensi pers, setelah mengakhiri kunjungannya ke Malaysia.
Lee tiba di Malaysia pada hari Selasa dan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Dr Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin Abdullah, pengungsi Myanmar dan kelompok masyarakat. Dia sebelumnya di Thailand.
Dia juga menghabiskan waktu dengan para pengungsi dari berbagai daerah di Myanmar termasuk Negara Bagian Rakhine, Chin, Kayin, Shan dan Kachin dan Yangon, yang telah berada di Malaysia selama lebih dari sepuluh tahun lamanya.
“Masalahnya adalah bahwa Myanmar adalah negara dengan banyak pengungsi dan itu bukan hal baru – beberapa baru saja tiba, dan semakin banyak orang datang ke sini,” katanya, mengutip Malaysia sebagai tempat yang aman.
“Tidak ada yang mengatakan mereka akan aman jika mereka kembali ke rumah,” katanya dikutip kantor berita BERNAMA, Malaysia.
Lee mengatakan para pengungsi juga berbagi keinginan untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja, yang ia katakan kepada pemerintah Malaysia selama pertemuan dengan Saifuddin.
Setelah kunjungannya ke Malaysia dan Thailand, ia mengetahui bagaimana situasi hak asasi manusia di Myanmar menjadi pemicu masalah-masalah regional yang serius di Asia Tenggara termasuk kehadiran hampir 1,5 juta pengungsi Myanmar di Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia dan Thailand.
Sementara itu, mengomentari pembatasan perjalanan Amerika Serikat (AS) pada empat personil militer Myanmar, termasuk keluarga dekat mereka, Lee mengatakan langkah itu tidak berpengaruh pada kelompok itu karena diperlukan tindakan lebih konkret.
“Lebih baik berada di sana daripada di sana. Tetapi mengapa AS membutuhkan waktu begitu lama untuk melakukannya? Saya pikir AS harus membekukan aset para perwira dan keluarganya dan tindakan harus diperluas ke para pemimpin lain juga.”
Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa mengeluarkan larangan perjalanan pada Kepala Angkatan Darat Min Aung Hlaing, Wakil Komandan Soe Win, Brigadir Jenderal Than Oo dan Brigadir Jenderal Aung Aung.*
