Hidayatullah.com–Uni Afrika hari Jumat (6/9/2019) mengumumkan pengaktifan kembali keanggotaan Sudan, setelah terbentuknya pemerintahan baru pascakudeta yang mendongkel kekuasaan Omar al-Bashir.
Bulan Juni Departemen Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika mengatakan bahwa peralihan kekuasaan ke tangan sipil merupakan satu-satunya cara bagi Sudan untuk keluar dari “krisis saat ini.”
Perdana menteri Sudan yang baru Abdalla Hamdok hari Kamis mengumumkan kabinetnya yang terdiri dari 18 menteri.
Langkah itu dipuji Ketua Komisi AU Mousa Faki sebagai “awal era baru bagi Sudan.”
Dilansir RFI, lewat Twitter hari Jumat Dewan Perdamaian dan Keamanan AU mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk mencabut penangguhan partisipasi Sudan dalam kegiatan-kegiatan UA, karena sekarang negara itu sudah memiliki pemerintahan baru yang dipimpin sipil.
Baca Juga
Keanggotaan Sudan di UA ditangguhkan pada 6 Juni sambil menunggu perwujudan janji militer yang akan menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil usai mengkudeta Bashir pada bulan April.
Sejumlah negara Afrika pernah dikenai sanksi berupa penangguhan keanggotaan AU, sehingga tidak dapat mengikuti pertemuan dan konferensi penting yang digelar organisasi yang terdiri dari 55 negara di Benua Afrika itu. Ada kalanya sanksi itu manjur, membantu memulihkan krisis di negara bersangkutan.*
