Hidayatullah.com—Pemerintahan transisi Sudan memecat kepala kepolisian dan wakilnya, beberapa hari setelah aksi unjuk rasa besar terjadi di seluruh penjuru negeri, ketika rakyat menuntut janji reformasi politik yang lebih luas.
Perdana Menteri Hamdala Hamdok melepaskan Adel Mohamed Bashaer dari jabatan direktur jenderal pasukan kepolisian Sudan, dan menggantikannya dengan Ezz Eldin Sheikh Ali.
Kabinet Sudan kemudian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Othman Mohamed Younes, wakilnya Bashaer, juga dicopot dari jabatannya, lansir BBC Senin (6/7/2020).
Tidak ada alasan yang disampaikan tentang pemecatan kedua pejabat tinggi kepolisian Sudan tersebut.
Namun pekan lalu, PM Abdalla Hamdok dapat pidatonya mengatakan bahwa sejumlah perubahan sedang dilakukan yang nantinya akan memenuhi daftar panjang tuntutan para demonstran.
Rakyat mulai frustasi melihat perubahan lambat di negara itu sejak dilengserkannya Omar al-Bashir dari kursi presiden lewat kudeta oleh militer tahun lalu, menyusul demonstrasi rakyat selama berbulan-bulan yang menuntut diturunkannya harga roti dan kebutuhan mendasar lainnya.
Sudan mengalami kesulitan keuangan sejak Sudan Selatan memisahkan diri. Pasalnya, sebagian besar ladang-ladang minyak yang menjadi sumber pendapatan negara kini masuk ke dalam wilayah Sudan Selatan. Keadaan semakin parah karena Sudan menjadi target sanksi internasional setelah pemerintahan Omar Al-Bashir dituding Amerika Serikat menjadikan negaranya penyokong kelompok teroris.*
