Hidayatullah.com–Kementerian Luar Negeri Sudan pada Selasa (18/08/2020) malam membantah mengetahui pembicaraan kesepakatan dengan ‘Israel’, dan mengatakan juru bicara pemerintah yang mengumumkan perjanjian normalisasi yang akan datang tidak berwenang untuk mengomentari masalah tersebut.
Dalam pernyataan pers, Omar Qamar al-Din Ismail, pejabat di Kementerian Luar Negri, mengatakan pemerintah “terkejut” dengan klaim juru bicaranya bahwa Khartoum dan Yerusalem mendekati rekonsiliasi.
“Kementerian Luar Negeri terkejut melihat pernyataan Duta Besar Haider Badawi Sadiq, juru bicara kementerian, tentang upaya Sudan untuk menjalin hubungan dengan Israel. Pernyataan ini telah menciptakan situasi ambigu yang membutuhkan klarifikasi,” kata pernyataan itu, dikutip oleh Time of Israel.
“Soal hubungan dengan Israel sama sekali belum dibahas di Kementerian Luar Negeri. Tidak ada yang menugaskan Haidar Badawi Shadiq membuat pernyataan tentang hal ini,” tambah Ismail.
Sadiq mengatakan kepada Sky News Arabia sebelumnya pada hari Selasa (18/08/2020) bahwa Sudan “bercita-cita menuju perjanjian damai dengan Israel … hubungan yang setara dibangun di atas kepentingan Khartoum,” dalam sebuah pernyataan yang dipuji oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Baca Juga
“Tidak ada alasan permusuhan berlanjut,” kata Sadiq. “Kami tidak menyangkal komunikasi antara kedua negara.”
“Baik Sudan dan Israel akan mendapatkan keuntungan dari perjanjian seperti itu jika ditandatangani, pada akhir tahun ini atau awal tahun depan,” lanjutnya, mengacu pada prediksi Menteri Intelijen Eli Cohen tentang perjanjian Sudan-Israel pada akhir tahun 2020. Sadiq juga memuji kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel sebagai “langkah yang berani.”
Sadiq kemudian mengklarifikasi bahwa dia mengkonfirmasi pembicaraan dengan ‘Israel’ karena tidak ada pejabat senior pemerintah yang repot-repot menyangkal prediksi Cohen.
“Fakta bahwa tidak ada pejabat Sudan yang menyangkal apa yang dikatakan kepala intelijen Israel membuat saya menyimpulkan bahwa garis normalisasi adalah yang diambil oleh negara,” tweetnya. “Tentang ini saya membuat pernyataan saya, yang disangkal oleh Kementerian dalam pernyataan singkatnya.”
Komentar aslinya datang beberapa jam setelah Sadiq menulis di situs berita Sudan di mana dia mendesak pemerintah dan kepemimpinan transisi untuk terbuka tentang pembicaraannya dengan ‘Israel’.
Seorang pejabat pemerintah Sudan mengatakan kepada The Associated Press bahwa pembicaraan antara pejabat Sudan dan ‘Israel’ telah berlangsung selama berbulan-bulan, dengan bantuan dari Mesir, UEA, dan AS.
Laporan itu muncul beberapa hari setelah Israel dan UEA mengumumkan mereka akan menjalin hubungan.
Meskipun Sudan tidak memiliki sumber daya dan pengaruh seperti UEA, Sudan memiliki sejarah yang jauh lebih bermusuhan dengan ‘Israel’.
Sudan menjadi tuan rumah konferensi Arab yang penting setelah Perang Enam Hari 1967 di mana delapan negara Arab menyetujui dan tiga tidak bahwa “tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan atas Israel dan tidak ada negosiasi.”
Pada tahun 1993, AS menuduh Sudan sebagai negara sponsor terorisme, sebagian karena dukungannya terhadap gerakan perlawanan rakyat Palestina Hamas.
Pada bulan Februari, Netanyahu bertemu dengan Jenderal Abdel-Fattah Burhan, kepala Pemerintahan Transisi Sudan, selama perjalanan ke Uganda di mana mereka berjanji untuk melanjutkan normalisasi. Pertemuan tersebut dilakukan secara diam-diam dan baru diumumkan setelah terbebernya fakta.
Setelah pertemuan itu, Netanyahu mengatakan normalisasi telah dibahas; Burhan membantahnya, sementara kepemimpinan sipil Sudan membantah mengetahui pembicaraan dengan Israel.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Netanyahu mengatakan Israel, Sudan dan seluruh wilayah akan mendapat manfaat dari kesepakatan tersebut. “Kami akan melakukan semua yang diperlukan untuk mewujudkan visi ini menjadi kenyataan,” katanya.
Sebagai anggota lama Liga Arab, Sudan telah bergabung dengan negara-negara anggota lain dalam menolak “kesepakatan abad ini” pemerintahan Trump yang dikecam dan ditolak oleh Palestina. Tetapi untuk membangun kembali ekonomi Sudan, pemerintahan baru di Khartoum juga berupaya mengakhiri sanksi Amerika sebagai negara sponsor teror yang terdaftar di AS.
Pekan lalu, Uni Emirat Arab mengatakan akan menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel, yang akan menjadikannya negara Arab ketiga yang melakukannya, setelah Mesir dan Yordania.
Pernyataan mengejutkan hari Kamis (13/08/2020) itu memicu spekulasi mengenai negara Arab mana yang akan menjadi selanjutnya, dengan perhatian terfokus pada Bahrain, Oman dan Sudan. Pada hari Senin (17/08/2020), Oman dan ‘Israel’ mengatakan menteri luar negeri mereka telah berbicara dan, menurut klaim ‘Israel’, setuju untuk “mempertahankan kontak langsung dan berkelanjutan.”
Kementerian Luar Negeri Israel pada Selasa (18/08/2020)malam mengatakan Menteri Gabi Ashkenazi berbicara dengan lima mitranya di dunia Arab, tetapi tidak menyebutkan tiga lainnya, selain UEA dan Oman.
Bagi ‘Israel’, Arab Saudi – yang masih belum berkomentar secara terbuka tentang keputusan UEA – akan menjadi hadiah utama. Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner membuat perkiraan bahwa Saudi pada akhirnya akan menyetujui hubungan dengan ‘Israel’.
Di bawah perjanjian UEA-‘Israel’ yang ditandatangani Kamis (13/08/2020) lalu, ‘Israel’ mengatakan akan menangguhkan rencana pencaplokan bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki, sebuah konsesi yang disambut oleh Eropa dan beberapa pemerintah Arab pro-Barat, tetapi dijauhi oleh Palestina.
Namun, Netanyahu telah mengatakan pada publik ‘Israel’ bahwa rencana pencaplokan hanya ditunda untuk sementara.
Kelompok-kelompok Palestina secara terbuka mengecam kesepakatan itu, mengatakan bahwa hal itu merupakan tikaman dari belakang dan tidak membantu apapun dalam kepentingan Palestina.*sudan
