Hidayatullah.com–Komandan militer pemberontak Khalifa Haftar telah menolak pengumuman gencatan senjata oleh pemerintah Libya, yang telah diakui secara internasional. Tentara pemberontak menuduhnya sebagai aksi “pemasaran”.
Ahmed Mismari, juru bicara Tentara Nasional Libya (LNA) Haftar, mengatakan pada Ahad (23/08/2020) bahwa pasukan pemberontak dari barat negara yang dilanda perang itu sedang bergerak di sekitar garis depan di tengah negara, Al Jazeera melaporkan. Dalam jumpa pers, dia mengatakan pasukan yang berbasis di timur siap untuk menanggapi setiap percobaan serangan terhadap posisinya di sekitar kota pesisir Sirte dan Jufra, lebih jauh ke pedalaman.
Komentar Mismari adalah yang pertama oleh LNA setelah pengumuman pada hari Jumat (21/08/2020) tentang gencatan senjata dan seruan untuk dimulainya kembali produksi minyak oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA). Pemerintah Libya yang diakui secara internasional dan berbasis di Tripoli, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj.
“Inisiatif yang ditandatangani al-Sarraj adalah untuk pemasaran media,” tuduh Mismari. “Ada peningkatan militer dan pemindahan peralatan untuk menargetkan pasukan kami di Sirte,” tambahnya.
“Jika al-Sarraj menginginkan gencatan senjata, dia akan menarik pasukannya kembali, bukan maju menuju unit kami di Sirte.”
Baca Juga
Mismari tidak merujuk pada seruan gencatan senjata paralel yang juga dikeluarkan pada hari Jumat oleh kepala parlemen Libya yang berbasis di timur, Aguila Saleh. Saleh memperoleh pengaruh dibandingkan dengan Haftar sejak dukungan militer Turki untuk Pemerintah memaksa LNA mundur dari serangan 14 bulan di Tripoli pada bulan Juni.
Malik Traina dari Al Jazeera, melaporkan dari Misrata, mengatakan: “Sebelumnya dalam negosiasi atau pembicaraan damai apa pun di Libya, Haftar adalah pihak yang sangat penting dan sangat terlibat dalam pembicaraan semacam ini – dan dia merasa dikesampingkan sekarang.”
Traina mencatat ini bukan pertama kalinya Haftar menolak perjanjian gencatan senjata. Pada Januari, Turki dan Rusia juga mencoba mendukung gencatan senjata yang ditandatangani oleh Pemerintah Libya di Moskow, tetapi tidak oleh Haftar. “Jika pendukung asing Haftar berhenti mendukungnya, apakah ini berarti GNA akan dapat membuat kemajuan? Apakah ini berarti bahwa Saleh dan al-Sarraj akan dapat mencapai kesepakatan damai dan mewujudkan perdamaian abadi di Libya? Itu masih harus dilihat,” kata Traina.
Sementara itu pada hari Sabtu (22/08/2020), Dewan Tinggi Negara Libya, badan penasehat pemerintah, dengan keras menolak dialog apa pun dengan Haftar. Dalam sebuah pernyataan, ia menggarisbawahi perlunya bekerja serius untuk mengakhiri “situasi pemberontakan” di negara itu melalui gencatan senjata segera dan kebutuhan untuk memungkinkan pemerintah mengambil kendali atas seluruh wilayah Libya.
“Setiap dialog atau kesepakatan harus berdasarkan kesepakatan politik Libya, yang mengatur mekanisme dialog hanya di antara badan-badan terpilih,” tambahnya.
Dengan loyalis Haftar memblokir fasilitas minyak di negara itu dalam beberapa bulan terakhir, dewan juga menyerukan untuk melanjutkan produksi dan ekspor minyak – sumber pendapatan utama Libya – dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas penutupan fasilitas. Libya terpecah menjadi kelompok politik dan bersenjata yang bersaing setelah pemberontakan yang menggulingkan dan menewaskan penguasa lama Muammar Gaddafi pada 2011.
Negara kaya minyak itu tetap terpecah belah antara faksi-faksi yang berbasis di timur dan barat yang mendukung pemerintah dan parlemen saingan. Konflik di Libya telah menjadi menjadi arena persaingan regional, dengan Haftar didukung oleh Mesir, Rusia, dan Uni Emirat Arab, serta Pemerintah (GNA) yang didukung oleh Turki dan Qatar.*
