Hidayatullah.com–Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha hari Kamis (15/10/2020) menandatangani dekrit darurat, melarang kerumunan lebih dari 5 orang dan membatasi transportasi.
Dilansir DW, dekrit itu juga melarang publikasi “berita sensitif” dan memberikan kewenangan kepada polisi dan tentara untuk “mengatasi situasi darurat”.
Ribuan orang turun ke jalan menuju Kantor Pusat Pemerintah pada hari Rabu untuk menuntut pengunduran diri bekas kepala militer Thailand yang kini menjadi perdana menteri, Prayuth Chan-ocha. Unjuk rasa sengaja digelar bertepatan dengan peringatan demonstrasi besar-besaran mahasiswa pada 14 Oktober 1973 yang mengakhiri pemerintahan diktator militer di Thailand.
Prayuth mengatakan kebijakan tersebut perlu diambil, guna mengembalikan situasi kembali tenang,setelah terjadinya eskalasi unjuk rasa anti-pemerintah pada Rabu malam.
Alasan lain, kebijakan darurat itu perlu dilakukan karena iring-iringan kendaraan keluarga kerajaan pada hari Selasa dihadang oleh para demonstran.
Baca Juga
Sejak bulan Juli, warga Thailand yang dimotori kaum muda mendesak dilakukannya perubahan besar-besaran dalam pemerintahan negeri itu. Mereka juga menuntut agar dibuat konstitusi baru dan diakhirinya penangkapan terhadap para pengkritik pemerintah.
Sebagian pengunjuk rasa bahkan menuntut dilakukannya reformasi kerajaan, yang sejak lama dianggap sebagai bagian penting tak terpisahkan dari identitas negara Thailand.
Dekrit berlaku mulai hari ini pukul 4 pagi waktu setempat, setelah polisi menduduki jalan-jalan di mana terdapat kumpulan pengunjuk rasa. Total ada 15.000 petugas dikerahkan di ibukota menjelang aksi unjuk rasa besar di kawasan pusat komersial di Bangkok.
Polisi mengatakan telah menangkap lebih dari 20 aktivis termasuk pemimpin unjuk rasa Anon Nampa dan Parit Chiwarak.
Lewat Facebook, Anon mengatakan bahwa dia dibawa masuk secara paksa ke dalam sebuah helikopter menuju Chiang Mai di bagian utara Thailand tanpa didampingi pengacara. Dia mengatakan dirinya akan dijerat dakwaan penghasutan atas pidatonya saat unjuk rasa bulan Agustus.
Tidak jelas bagaimana bisa orang-orang yang ditangkap itu mengakses akun media sosial mereka.*
