Hidayatullah.com–Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo secara terbuka menuding pemerintah Iran membiarkan jaringan al-Qaeda mendirikan “markas baru” di sana.
“Tidak seperti di Afghanistan, ketika al-Qaeda bersembunyi di pegunungan, sekarang al-Qaeda beroperasi di bawah perlindungan cangkang keras rezim Iran,” kata Pompeo dalam acara yang digelar National Press Club, seperti dilansir BBC Selasa (12/1/2021).
Pompeo tidak memberikan bukti-bukti untuk mendukung tuduhannya tersebut.
Menanggapi hal itu, lewat Twitter hari Selasa Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut pernyataan Pompeo itu sebagai kebohongan untuk menyulut peperangan.
Bulan November 2020, Iran membantah laporan yang menyebutkan bahwa komandan kedua al-Qaeda Abdullah Ahmed Abdullah, alias Abu Muhammad al-Masri, telah ditembak mati di Teheran oleh agen-agen rahasia Israel, menyusul permintaan dari Amerika Serikat.
Baca Juga
Dalam konferensi pers hari Selasa yang digelar di Washington itu, Pompeo mengatakan dirinya untuk pertama kali dapat mengkonfirmasi bahwa Masri tewas pada 7 Agustus. Akan tetapi dia tidak memberikan keterangan lebih lanjut perihal kematian Masri tersebut.
Dia menegaskan bahwa orang salah jika meyakini bahwa kekuatan Muslim Syiah (Iran) dan sebuah kelompok Sunni ekstrimis yang menganggap Syiah itu sesat adalah musuh bebuyutan.
“Kehadiran Masri di dalam wilayah Iran menunjukkan apa yang kami paparkan di sini hari ini. Al-Qaeda memiliki markas baru yaitu Republik Islam Iran,” tegas Pompeo.
“Sebagai akibatnya, kreasi jahat [Osama] Bin itu akan mendulang kekuatan dan kapabilitas.” imbuhnya.
Sejak 2015, tuding Pompeo, Teheran sudah mempersilahkan tokoh-tokoh al-Qaeda di negara itu untuk secara bebas berkomunikasi dengan anggota-anggota lainnya’ dan banyak menjalankan fungsi yang sebelumnya diarahkan dari Afghanistan and Pakistan, termasuk otorisasi untuk melakukan serangan, propaganda dan penggalangan dana.
“Poros Iran-al-Qaeda menjadi ancaman besar bagi keamanan berbagai negara dan bagi negeri Amerika sendiri, dan kita akan mengambil tindakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan Amerika Serikat bermaksud memberikan status Specially Designated Global Terrorists kepada dua pemimpin al-Qaeda yang diyakininya berada di Iran, yaitu Mohammed Abbatay alias Abdul Rahman al-Maghrebi dan Sultan Youssef Hassan al-Arif.
AS juga membuka sayembara dengan imbalan hingga $7 juta bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarahkan pada penemuan lokasi atau identifikasi Maghrebi.
Sayembara serupa dibuka untuk menangkap dua pentolan al-Qaeda lain yang diduga berada di Iran yaitu Saif al-Adel dan Yasin al-Suri.
Sejumlah militan al-Qaeda militants dan anggota keluarga Osama Bin Laden melarikan diri ke Iran ketika tentara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menginvasi Afghanistan pada 2001 dengan alasan memburu teroris dalang serangan 9/11 yang merontokkan kompleks gedung WTC di New York City. Para pejabat Iran mengatakan bahwa mereka menyeberang ke wilayahnya secara ilegal dan bahwa mereka sudah ditangkap dan diekstradisi ke negara asalnya.
Setelah mencuat kabar kematian Masri tahunnlalu, Kementerian Luar Negeri Iran bersikeras mengatakan bahwa tidak ada “teroris” al-Qaeda di wilayahnya.
Dan pada hari Selasa kemarin, seorang jubir pemerintah mengatakan kepada media plat merah, “Iran menjadi Orban terorisme negara AS dan kelompok-kelompok afiliasinya selama bertahun dan Iran memiliki catatan jelas … dalam melawan al Qaeda dan Islamic State [alias ISIS alias Daesh].”
Laporan Reuters mengutip seorang bekas pejabat senior intelijen AS yang mengatakan, otoritas Iran tidak pernah ramah (berteman) dengan al-Qaeda sebelum dan sesudah 9/11, dan bahwa “klaim apapun yang menyatakan adanya kerja sama yang sedang berjalan [di antara keduanya] harus dicermati dengan sikap hati-hati.”
Para analis juga mempertanyakan waktu pernyataan Pompeo ini diutarakan. Mengapa menteri yang dipilih Presiden Trump ini sepertinya sengaja ingin membuat situasi semakin sulit bagi presiden terpilih Joe Biden untuk menata ulang kebijakan terkait Iran dan mengembalikan posisi AS dalam kesepakatan nuklir Iran 2015.
Sebagaimana diketahui Presiden Trump di masa awal jabatannya mengeluarkan AS dari kesepakatan nuklir tersebut, yang diteken juga oleh Uni Eropa dan PBB.*
