Hidayatullah.com — Sudan menandatangani kesepakatan pada Ahad (28/03/2021) dengan faksi pemberontak untuk membantu memandu negosiasi perdamaian di masa depan. Pemerintah transisi Sudan berjuang untuk mengakhiri konflik internal negara itu.
Kepala negara Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, menandatangani “deklarasi prinsip” dengan Abdelaziz al-Hilu, kepala Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N), lansir Middle East Eye.
Prinsip-prinsip tersebut mencakup penyatuan angkatan bersenjata dan mendirikan negara sekuler yang demokratis dengan kebebasan beragama.
“Hal berikutnya adalah kedua pihak akan melanjutkan pembicaraan tiga minggu dari sekarang,” pungkas pejabat tim mediasi Ramadan Goch kepada AFP.
“Mereka sekarang akan mengatur tim mereka dan bersiap untuk melanjutkan pembicaraan damai.”
Baca Juga
Penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Sudan dan pemberontak itu untuk memandu pembicaraan damai di masa depan dilakukan setelah Bank Dunia mengatakan akan memberi Sudan $ 2 miliar dalam bentuk hibah dari Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) bank tersebut.
Khartoum mengatakan $ 63 juta akan tersedia untuk dukungan anggaran dan dukungan kesejahteraan.
Pemerintah transisi Sudan, yang terdiri dari warga sipil dan tentara, telah menjadikan perdamaian dengan kelompok pemberontak negara itu sebagai prioritas utama.
Pada bulan Oktober, perjanjian bersejarah ditandatangani dengan Front Revolusioner Sudan, sebuah aliansi kelompok pemberontak dari wilayah Darfur, Nil Biru, dan Kordofan Selatan.
Cabang Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Abdelwahid Nour di Darfur menolak untuk menandatangani.
